Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 kepada seluruh pemerintah di Indonesia termasuk Provinsi Papua yang diterima langsung Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM, Selasa (11/12/2018) di Istana Merdeka.
Baca berita
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen optimis kinerja daya serap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun ini, dipastikan mampu mencapai diatas 80 persen.
Baca berita
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2018-2023 akan difokuskan membahas Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Provinsi Papua.
Baca berita
Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi mengatakan, jika Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat ini, akan menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke DPR Papua untuk dibahas.
Baca berita
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya menyetujui anggaran infrastruktur Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2019 sebesar 40 persen untuk keperluan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020.
Baca berita
Penghapusan pajak kendaraan bermotor yang diwacanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai merugikan pemerintah daerah.
Baca berita
Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta untuk menjelaskan status dan keberadaan dana cadangan (abadi,red) sebagaimana amanat pasal 38 ayat 2 UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.
Baca berita
Untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran sekaligus pengguna barang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan memberikan sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah bagi jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Papua.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua akan mengevaluasi pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) 80 persen ke kabupaten/kota yang telah beralan selama lima tahun.
Baca berita