Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi terhadap lima kabupaten, yakni Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai.
Baca berita
Rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk mengubah porsi pembagian dana otsus (80 persen dikelola kabupaten dan 20 persen provinsi), mendapat tanggapan Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah.
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe enggan disalahkan dengan tingkat daya serap yang rendah, jelang tutup tahun anggaran 2018 ini.
Baca berita
Asisten Bidang Pemerintah Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH kembali mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar dapat menjadi perhatian serius terhadap daya serap anggaran.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mengeluhkan pemberlakuan sejumlah regulasi yang pada akhirnya memicu defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Baca berita
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua optimis penyerapan anggaran mampu mencapai diatas 80 persen saat penutupan tahun anggaran 2018.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mengakui daya serap anggaran di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saat ini masih sangat minim, padahal tahun anggaran tinggal menyisahkan tiga bulan waktu efektif.
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk tak lagi mendorong proses lelang proyek, dikarenakan waktu efektif 2018 yang tinggal tiga bulan.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten dan kota pada 2019 mendatang, bakal dikaji ulang. Ini berarti, 80 persen dana Otsus yang biasanya dikelola pemerintah kabupaten dan kota, kemungkinan besar bakal diturunkan.
Baca berita