Pemerintah Provinsi Papua kembali menorehkan “tinta emas”, usai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat terkait keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan 2017.

Piagam penghargaan WTP yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut, diterima Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, disela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018, di Jayapura, Kamis (1/11).

Selain pemerintah provinsi, delapan kabupaten dan kota turut mendapatkan predikat WTP. Yaitu, Kota dan Kabupaten Jayapura, Merauke, Asmat, Mimika, Jayawijaya, Nabire dan Kepulauan Yapen.

Plt Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Asyik Fauzi mengatakan pemberian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 kepada provinsi dan sejumlah kabupaten/kota di Papua, menggambarkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintahan maupun ketentuan perundangan.

Dia harapkan kedepan, seluruh pemerintahan di Papua dapat meraih WTP, untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang bersih dan akuntabel, serta pengelolaan keuangan yang baik diatas negeri ini.

Asisten Elysa dalam sesi wawancara mengaku capaian WTP membuktikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan dibawah kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe semakin baik.

Capaian itu juga terasa spesial setelah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua mengakui bahwa, hasil laporan akuntansi pengelolaan keuangan di provinsi dan kabupaten/kota, memiliki nilai yang tinggi serta sangat signifikan.

“Apalagi hasil laporan keuangan sembilan entitas yang menerima WTP ini merupakan LKPD yang punya sinergitas dengan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”

“Sehingga harapan kami untuk kabupaten yang belum meraih WTP atau kategori Wajar dengan Pengecualian (WDP), supaya terus terdorong dan termotivasi dari hasil capaian tahun ini. Sehingga tahun depan mereka bisa mendapat predikat tertinggi WTP,” harap dia.

Elysa menambahkan, capaian WTP tersebut merupakan komitmen Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal.

Dalam artian, keberhasilan meraih WTP dikarenakan ada komitmen dari kepala daerah yang mendorong seluruh staf untuk menyajikan laporan keuangan sesuai aturan perundang-undangan berlaku.

“Sebab kalau kepala daerah punya komitmen dalam penyelengaraan pemerintahan, ya hasilnya seperti ini. Jadi sekali untuk bisa mencapai hasil (WTP) seperti ini, butuh komitmen pimpinan yang menginstruksikan staf agar bekerja keras mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik,” pungkasnya.