Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, diimbau membentengi  penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, guna menghindari penyalahggunaan keuangan maupun administrasi diatas negeri ini.

Inspektorat juga diharapkan melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum, sehingga mampu menjadi leading sector (sektor pemimpin) yang kokoh dan kuat, untuk kemajuan pelaksanaan pembangunan di Papua.

“Makanya saya harapkan kerja keras dan tanggung jawab dari pihak Inspektorat dalam mengawasi, membentengi serta mereview penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di negeri ini”.

“Sebab tugas Inspektorat sangat penting untuk memberikan pencegahan penyelenggaraan pemerintahan diatas negeri ini,” ucap Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin.

Hery katakan, Pemerintah Provinsi Papua sejak beberapa waktu lalu sudah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Tindaklanjut pun telah dilakukan sejak 1981 sampai dengan saat ini, dimana dari laporan BPK itu, temuan yang ditindaklanjuti telah mencapai 80 persen.

Kendati demikian, Sekda mengakui  ada sejumlah rekomendasi BPK yang terkadang  disepelekan oleh pemerintah daerah. Kendati demikian, berbagai kekurangan itu telah mulai ditutupi dan ditindaklanjuti, sebab telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

“Makanya pada kesempatan ini, saya minta Inspektorat di Provinsi dan Kabupaten Kota di Papua, wajib untuk terus meningkatkan level keatas. Tentunya dalam hal mengawasi sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerja di pemerintahan daerah”.

“Memang pasti ada berbagai tekanan maupun kekuatan yang lebih besar dari pimpinan yang menjadi kendala. Tapi saya berharap Inspektorat tetap bekerja secara maksimal,” harap dia.