"Pemerintah Pusat melalui dana Dekonsentrasi, pada tahun 2007 telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 31 miliar yang ditopang dengan APBD Provinsi Papua senilai Rp. 10 miliar, dalam rangka upaya pemberantasan buta aksara di Papua. Sebagai langkah akselerasinya, Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P & P) Provinsi Papua tengah menyiapkan SK (Surat Keputusan) Percepatan Pemberantasan Buta Aksara yang diharapkan rampung dalam waktu dekat dan nantinya akan ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH.

“Ini merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua ini, dalam upaya pemberantasan buta aksara di Papua,” kata Kepala Dinas P & P Provinsi Papua, Drs. James Modouw, M.MT, usai acara resepsi peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tanggal 2 Mei 2007, yang berlangsung di Sasana Krida Kantor Gubernur, Rabu (2/5) kemarin. Menurut James, percepatan pemberantasan buta aksara di Papua akan dilakukan melalui 3 cara. Diantaranya, melalui pendekatan bahasa ibu yang dinilai adalah cara paling efektif, yaitu dengan menggunakan bahasa daerah setempat dari mana warga berasal. Sedangkan proses pembelajaran ditempuh melalui program baca, tulis, dan hitung yang dikemas melalui pendidikan kecakapan hidup.

"Disamping pemberantasan buta aksara kepada warga masyarakat penyandang buta aksara, maka kepada warga belajar juga diberikan ketrampilan hidup agar mampu menghidupi diri sendiri dan keluarga. penduduk penyandang buta aksara masih cukup tinggi, yakni mencapai 296.436 orang. Untuk itu, dengan adanya kebijakan ini kita harap bisa menekan hingga seminimal mungkin angka buta aksara di Papua,” ucapnya. Hal lain ditambahkannya, tidak hanya kepada pemberantasan buta aksara, upaya pemberantasan buta huruf maupun penyelenggaraan pendidikan kejar paket A dan B setara SD, SMP dalam mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9, serta paket C setara SMA, ditempuh dengan jalan menjalin kerjasama dengan pimpinan instansi dan institusi terkait, serta organisasi pemuda di Papua.

"Kerjasama tersebut, diselenggarakan, baik dengan Instansi Pemerintah, swasta maupun dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), serta dibangun kemitraan dengan 5 Yayasan Pendidikan terbesar di Papua, yakni YPK, YPPK, YPPGI, Advent dan Yapis. Kerjasama juga dibangun dengan jaringan komunitas adat terpencil, guna menjangkau kawasan pedalaman yang terisolasi. “Kita tentu mengupayakan adanya peningkatan bidang pendidikan di Papua. dan terlihat selama ini telah cukup banyak terjadi Peningkatan Bidang Pendidikan di Papua.  Namun demikian kita tidak berbangga, karena masih banyak kekurangan yang terlihat dan berbagai pembenahan akan kita lakukan untuk meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan di Papua,” tambah James.