Jayapura. Hasil analisa yang dilakukan ditingkat nasional menunjukkan ada lima belas provinsi yang tergolong rendah, tingkat pendidikan sumber daya manusianya baik laki-laki maupun perempuan, salah satu provinsi adalah papua. Hal tersebut disampaikan kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran provinsi papua Jerry haurisa,SE,MM, pada pembukaan pelatihan gender analysa pathway (GAP), dan policy outlook of action (POP) di pusat pedidikan Sosial Abepura,semalam. dalam acara tersebut dihadiri kasubdin PLS,TRF.Tampubolon, instruktur dan 40 peserta dari sepuluh kabupaten ditambah dua kota. Menyadari masih relatif tingginya kesenjangan gender dalam pendidikan di provinsi papua, dan mengacu pada misi dan visi pembangunan di provinsi papua, maka kata jerry, diperlukan upaya-upaya untuk melaksanakan amanat nasional yang tertuang dalam Inpres No 9 tahun 2000 tentang penyerataan gender dalam pembangunan, tujuan dan strategi kebijakan penyeteran gender untuk menyediakan kesempatan pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam bidang keahlian dan profesionalisme, upaya yang strategis dengan cara melakukan studi analisis kebijakan pendidikan dengan menggunakan metode GAP dan POP. Untuk itu Jerry mengharapkan kepada instruktur agar melatih semua peserta bagaimana menggunakan metode kedua tersebut. Akhirnya hasil yang diharapkan ke depan, tidak adanya kesenjangan gender, baik dalam pemerintahan,kehidupan bermasyarakat maupun di setiap lembaga yang ada. Lebih lanjut dikatakan,era milinium Indonesia diharapkan tiga tantangan besar yaitu pertama,sebagai akibat krisis ekonomi,dunia pendidikan di tuntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global,dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan SDM yang kompoten, agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Tiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian system pendidikan nasional sekaligus dapat mewujudkan proses pendidikkan yang lebih demokratis memper hatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Tantangan tersebut ujar mantan koormin kanwil P dan K, papua ini memberikan peluang bagi pemda untuk memperbaiki kinerja pendidikan SDM-nya. Hal ini merupakan keniscayaan terlebih kinerja tersebut menunjukan kondisi yang tidak merata antar privinsi dan kabupaten/kota, antar lokasi(pedalaman-perkotaan dan antar jenis kelamin.