Setelah tertunda beberapa waktu lalu, pembahasan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD 2005, dilajutkan senin, (17/01) kemarin, di gelar bersama eksekutif dan legislatif di ruang rapat Panmus DPRD Provinsi Papua. Dari pihak eksekutif dihadiri Sekda Provinsi Papua Drs. Andi Baso Bassaleng bersama staf BP3D Provinsi Papua dan pihak legislatif di hadiri anggota Dewan. Ironisnya dalam pembahasan AKU APBD 2005 kemarin itu sempat dipertanyakan anggotaDewan, karena materinya tidak banyak berpihak pada public. Masalah yang mengemuka dari pembahasan kemarin, adalah sektor-sektor profuktif diantaranya sektor ekonomi,kesehatan,pendidikan dan ifrastruktut. Wakil Ketua III DPRD Papua Paskalis Kosay,S.Pd, mengakui sektor-sektor dimaksud tidak banyak berpihak pada masyarakat, menurutnya dari persoalan 2004, maka untuk tahun 2005 ini, pembahasan APBD 2005, harus lebih transparan, terutama APBD yang harus berpihak pada masyarakat. Dibidang pendidikan misalnya, Paskalis Kosay mengaku arahnya tidak jelas,mereka masih bersifat umum. Meski ada prioritas, terutama pendidikan murni, tukas Kaosay, dibidang pendidikan,PNS masih diberikan training-training. Sudah jadi PNS, kok masih diikutsertakan training,papar Kosay.Mestinya kata Kosay yang dilakukan dri sektor pendidikan,hal-hal konkririt yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Ia mencontohkan, jika da anak dari papua yang mampu,justru yang disekolahkan,entah ke luar negeri atau di dalam negeri,Dengan demikian setelah otsus 25 tahun selesai sudah bisa dirasakan oleh orang-orang papua. Sementara itu di bidang kesehatan menurut Kosay, juga tidak banyak bedanya dengan pendidikan, Sektor ini menenut Kosay tidak ada prioritas bagi penduduk asli Papua.Dalam AKU 2005, kata Kosay, tidak banyak membantu masyarakat papua. Ia membeberkan rumah sakit yang kni lebih terkonsentrasi di kota-kota, sementara banyak masyarakat yang sakit dipedalaman, jauh dari sentuhan pelayanan kesehatan. Intinya kata Kosay,dikampung-kampung tidak dilayani pelayanan kesehatan yang memadai.Oleh karena itu, Kosay menghendaki sektor kesehatan harus meningkatkan pelayanannya hingga ke daerah-daerah terpencil. Sektor Ekonomi Paskalis menilai, tidak ada tolak ukur yang jelas, dimana untuk sektor ini, kebijakan untuk orang papua tidak ada,menurutnya AKU APBD 2005 mestinya terbaca pada pemberdayaan ekonomi yang pernah dibuat oleh JDF ketika itu. Sebagaimana AKU, kata Paskalis Kosay, prinsip dasar yang disusun oleh eksekutif legislatif sebagai tanggung jawab bersama. namun sayang pembahasan AKU APBD 2005 kemarin terpaksa dipending pasalnya atas saran dari forum pertemuan kemarin, hari ini dialokasikan waktu untuk komisi-komisi membahasnya untuk dijabarkan kembali bersama eksekutif. Setelah itu baru dibawah untuk dibahas lagi bersama eksekutif, tandas Paskali Kosay. Pembahasan AKU APBD 2005, akan berlangsung kurang lebih satu minggu, setelah itu baru dimulai dengan APBD, baru masuk pada program proyek tambahnya lagi.