JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mengklaim perekonomian Papua pada triwulan II 2015 mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,77 persen dibanding triwulan II 2014. Kondisi ini disebut lebih baik dari laju pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II 2015 sebesar 4,72 persen.
Lukas juga menyatakan pertumbuhan ekonomi Papua ini berkorelasi positif terhadap makin membaiknya kesejahteraan masyarakat Papua yang tergambar dari penurunan angka kemiskinan dari 31,13 tahun 2013 menjadi 28,17 di bulan maret 2015. “Kemudian,angka pengangguran di bulan Februari tahun 2015 mencapai 3,72 persen dari total angkatan kerja, dimana angka ini lebih baik dibandingkan pengangguran nasional sebesar 5,81 persenâ€.
“Tak lupa juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang mengalami peningkatan dari 56,25 tahun 2013 menjadi 56,75 di tahun 2014,â€ungkap Gubernur dalam pidato menyambut Tahun Baru 2016, Minggu (27/12) di kediamannya.
Lanjut Lukas, pencapaian pembangunan ini tak lepas dari kebijakan pembangunan yang diletakkan melalui gerakan bangkit, mandiri dan sejahtera, prioritas generasi emas Papua. Yang kemudian dituangkan kedalam berbagai pelayanan kesehatan, diantaranya Kartu Papua Sehat (KPS), jaminan 1000 hari pertama kehidupan dan pelayanan dasar kesehatan serta peningkatan akses pendidikan, tuntas buta aksara dan wajib belajar 9 tahun.
Pemerintah Provinsi juga memberi jaminan dan beasiswa bagi anak sekolah dengan tujuan pengembangan daya saing SDM Papua. Serta peningkatan prestasi olahraga, seni dan budaya, peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah maupun pengembangan kelembagaan ekonomi kampung.
“Dilain pihak ada banyak program kami yang prioritasnya membangun sarana transportasi darat, laut dan udara, lalu jalan dan jembatan, pemenuhan energi listrik, pemenuhan air bersih, dan telekomunikasi. Dan juga pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota yang diikuti dengan porsi dana otsus 80 % guna menjadi pendorong utama dalam pelaksanaan pembangunan,†katanya.
Meski begitu, ia menyadari berbagai pencapaian yang dihasilkan tahun ini, masih banyak tantangan yang harus dijawab diantaranya membebaskan rakyat dari 7-K, yakni kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketertinggalan, keterisolasian, ketidakadilan dan kematian.
Selain itu, mengurangi disparitas (kesenjangan) antar wilayah, dimana kantong kemiskinan Papua berada di wilayah pegunungan tengah dikarenakan sulitnya akses transportasi, rendahnya tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas khususnya bagi Ibu, bayi dan anak-anak.
“Tantangan selanjutnya adalah sinergitas antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan dan pencapaian target-target pembangunan, serta apakah telah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua dalam meningkatkan kualitas hidupnyaâ€.
“Hambatan atau permasalahan yang timbul merupakan tantangan, karena kita melaksanakan hal-hal yang baru dan tidak diadakan pada masa-masa sebelumnya. Kendati begitu, pembangunan yang sudah dilaksanakan selama 2015 sudah memperlihatkan arah yang positif menuju perbaikan,†klaimnya.