Guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mendorong terlaksananya program percepatan akses keuangan daerah di wilayah Papua.

Hal demikian dikatakan, Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat Prio Anggoro, di Jayapura, Kamis (25/2).

Meski begitu, program percepatan akses keuangan daerah sangat membutuhkan peran aktif dari pemda setempat, untuk menindaklanjuti program itu dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

"Sebab nanti TPKAD ini akan bersinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), industri, asosiasi dan lembaga terkait lainnya," ucap dia.

Masih dikatakan Prio, Kantor Pusat OJK telah menyiapkan berbagai prioritas kebijakan di sektor perbankan, pasar modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan edukasi perlindungan konsumen.

Diantaranya pada sektor perbankan dengan mencakup aspek peningkatan volume pembiayaan produktif, pemenuhan isu-isu global, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan kontribusi perbankan syariah dan BPD serta pemberdayaan BPR.

OJK Papua juga dalam tahun sedang mendorong para pelaku industri jasa keuangan, termasuk yang berada di wilayah Papua dan Papua Barat agar meningkatkan kontribusi serta daya saingnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

“Memang perekonomian Indonesia pada tahun ini diperkirakan masih akan diwarnai beberapa tantangan. Namun kami yakin sektor jasa keuangan diharapkan mampu menjadi pilar penopang dan roda penggerak bangunan ekonomi nasional untuk bisa dapat tumbuh lebih baik,” kata dia.

Sementara mengomentari pertambahan kantor bank di 2015, terdapat tambahan 217 kantor bank di wilayah Papua dan 15 lainnya di Papua Barat. Begitu pula pada sektor pasar modal serta industri keuangan non bank.

“Dimana pada akhir 2015, investor pasar modal di wilayah Papua tercatat tumbuh signifikan melebihi 30 persen,”sambung dia.

Sementara sepanjang 2015, perbankan di wilayah Papua mengalami pertumbuhan usaha yang positif, meskipun masih di bawah pertumbuhan aset industri perbankan nasional. 

"Total aset di wilayah Papua tumbuh sebesar 6,93 persen, sementara total aset perbankan nasional mampu tumbuh sebesar 9,23 persen. Hal ini tentu diakibatkan oleh tingginya jumlah uang keluar dari wilayah Papua di penghujung 2015,” tutup dia.