Tes calon praja Institut Pemerintahan Dalam
Negeri (IPDN) 2016 resmi digelar Rabu (11/5) pagi. Seleksi yang diikuti 997
peserta tersebut, minus dua kabupaten, yaitu Pegunungan Bintang dan Yalimo.
Absennya dua kabupaten ini disayangkan Sekda
Papua Hery Dosinaen yang pada Siang kemarin meninjau langsung proses seleksi
dan tes tahap pertama di Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Jayapura.
“Sangat disayangkan dua kabupaten tidak ikut
seleksi pada ini merupakan kesempatan anak-anak kita mengikuti tes,†jelas
dia.
Hery menillai absennya dua kabupaten ini
dinilai akibat kelalaian (kelengahan,red) aparatur setempat. Pasalnya
Pemerintah Provinsi lewat Gubernur Papua Lukas Enembe telah bersurat resmi ke
seluruh kabupaten/kota.
“Tak hanya itu, bahkan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Papua pun sudah menyampaikan secara lisan kepada BKD
di daerah. Saya kira ini memang tak proaktifnya BKD di dua kabupaten itu (Pegunungan
Bintang dan Yalimo) untuk mempersiapkannyaâ€.
“Inilah konsekuensi logis (tak ada
pemuda/pemudi setempat jadi praja IPDN) yang akhirnya dihadapi dua kabupaten tersebut,â€
tutur dia.
Sementara dalam kunjungannya ke BKN Jayapura,
Sekda Papua memantau pelaksanaan seleksi secara online yang digelar di beberapa
ruangan kantor setempat. Sekda bahkan memuji pelaksanaan seleksi kali ini yang
dinilainya sulit untuk direkayasa.
“Sekarang sistem seleksinya secara online
dimana hasilnya bisa langsung dipantau oleh orang tua melalui layar yang telah disiapkan
BKN Jayapuraâ€.
“Saya melihat hari ini bakal digelar tes wawasan
kebangsaan, intelegensi umum dan kepribadian yang kesemuanya bisa diketahui langsung
secara online. Mudah-mudahan pelaksanaannya lancar hingga hari ketiga,†harap
dia.
Kedepan Sekda menyatakan bakal memperperjuangkan
kekhususan bagi anak-anak asli Papua agar lebih banyak diterima di kampus IPDN.
Sebab ada keinginan dari Gubernur Papua, agar seluruh “posisi terdepan†di
lingkungan pemerintahan terisi oleh aparatur dengan disiplin ilmu pamong praja.
“Kita sedang berupaya supaya ada perekrutan
300 calon praja IPDN asli Papua yang didik khusus di kampus IPDN Papua. Bapak Gubernur
sudah bersurat secara resmi bahkan saya bersama tim sudah menghadap Mendagri di
Jakarta 2 tahun laluâ€.
“Tapi lagi-lagi kita berbenturan dengan regulasi dan
formasi kepegawaian yang berkaitan kementerian dan lembaga. Sebab praja yang
direkrut ini akan menjadi PNS dan tentu punya konsekuensi pembiayaan,†tutup
dia.