– Badan Pusat Statistik (BPS) Papua kembali
melakukan penyisiran ulang ke rumah-rumah warga selama 15 hari (1 s/d 15 Juni),
guna mengantisipasi rumah tangga yang tak sempat dicacah oleh petugas Sensus
Ekonomi (SE).
Hal demikian dikatakan Kepala BPS Papua JB
Priyono di Jayapura, Rabu (1/6).
“Kita mengecek dulu jangan - jangan petugas
kita masih banyak yang miss informasi (saah dengar). Misalnya satu tumah tangga
ketika didatangi menurut petugas tidak ada kegiatan usaha disana, namun setelah
diverifikasi dan di data ulang ternyata ada,†kata dia.
Ia mengatakan penyisiran ulang ini untuk
menutupi kurang telitinya petugas sensus hingga menyebabkan hasil pencacahan
menjadi tak akurat.
“Sebab saya ingin berikan gambaran bahwa dalam
satu RT pasti ada sumber pendapatan. Contohnya, saya ini kan PNS yang juga termasuk
buruh, tetapi jika ada salah satu rumah tangga berprofesi sebagai pedagang
online ataupun tukang ojek, inilah yang harus disensus karena menghasilkan sumber
pendapatan dari kegiatan usahanyaâ€.
“Dan kalau terlewati ini menjadiketidakjelian
petugas sensus kami. Sehingga tujuan menyisir ulang adalah untuk menutupi
kekurangan tersebut,†jelas dia.
Menurut dia, usai dilakukan penyisiran selama
15 hari, data tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan dioleh untuk
selanjutnya dirilis pada pidato Presiden Joko Widodo, 17 Agustus 2016 mendatang
di Jakarta.
“Sehingga kalau nanti teman-teman pers maupun
masyarakat menanyakan hasil Sensus Ekonomi kapan diumumkan? Jawab kami tentunya
pada pidato Presiden di 17 Austus. Namun kita sekarang ini fokus pada verifikasi
di lapangan dulu supaya jangan nanti kita punya perkiraan tentang banyaknya
usaha di Papua menjadi akurat,†jelas dia.
Ditanya mengenai kendala pelaksanaan Sensus
Ekonomi, Priyono menambahkan isu penghipnotis yang menyamar menjadi petugas
sensus ekonomi, menyebabkan para responden menjadi ragu-ragu untuk dicacah.
“Namun disatu sisi kami menyambut baik adanya
kewaspadaan dari masyarakat. Hanya yang menjadi soal ketika masyarakat menolak
untuk disensus,†tuturnya.