– Pasca penonaktifan Direktur Utama Bank
Pembangunan Daerah (BPD) Papua yang lama, pemegang saham yang terdiri dari
Pemerintah Provinsi (Papua dan Papua Barat) serta Kabupaten/Kota mulai bergerak
cepat mempersiapkan penunjukan pemimpin baru di bank plat merah itu.
Meski begitu, penentuan calon Dirut baru mesti
harus menunggu pengajuan tiga nama dari Komisaris Bank Papua, untuk selanjutnya
dapat berproses ke tes kepatutan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).
“Terkait jabatan Dirut Bank Papua yang masih
kosong setelah penonaktifan pejabat lama, kita masih menunggu pengajuan 3 nama dari
komisaris. Pengajuan ini akan dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Luar Biasa, yang nantinya dihadiri seluruh pemegang saham,†kata Sekda Papua
Hery Dosinaen di Jayapura, Sabtu (4/6).
Hery mengaku belum dapat memprediksi kapan
pelaksanaan RUPS Luar biasa akan digelar. Namun ia berharap secepatnya
dilaksanakan, sebab perusahaan BUMD ini mesti kembali eksis menghadapi ketatnya
persaingan di dunia perbankan.
“Kita berharap secepatnya (terpilih Dirut
baru) karena Bank Papua mesti segera berbenah. Sebab tak bisa dipungkiri
persaingan di dunia perbankan sangat ketat, sehingga dibutuhkan pimpinan yang
berkomitmen kuat meningkatkan pendapatanâ€.
“Paling tidak setiap target yang ditetapkan
pemegang saham pun mesti dipenuhi. Akan jauh lebih baik bila melebihi target
yang ditetapkan. Hanya sekali lagi tiga nama ini kita belum tahu, namun
harapannya bisa memajukan Bank Papua,†harapnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Bank Papua, Johan
Kafiar dan Direktur Pemasaran Regina Aryesam dinonaktifkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Papua
yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.
Untuk sementara Direktur Umum dan Operasional Bank
Papua Sharly Parrangan ditunjukan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama.