Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui potensi konflik dalam pelaksanaan Pilkada serentak jilid II sangat tinggi.

Oleh karena itu, Lukas berharap agar 11 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada supaya fokus mempersiapkan seluruh pendanaan yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) hingga pihak Keamanan (TNI/Polri).

“Saya minta kesiapan dari Pemda, khususnya keuangan harus segera tersedia. Jangan pikir APBD tahun ini untuk kegiatan proyek atau pemerintahan lainnya. Fokus dlu urus Pilkada karena itu hal yang terutama saat ini,” terang Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, kemarin.

Dia mengatakan, baru-baru ini pihaknya sudah dua kali memanggil Bupati dan Walikota 11 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada jilid II bersama KPU, Bawaslu dan TNI/Polri.

Hasil rapat menyebut kesiapan 11 kabupaten/kota rata-rata telah mentrasfer dana Pilkada ke KPU sekitar 50 persen dari total anggaran yang diajukan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sayangnya, pihak Panwaslu dan keamanan sebagian besar belum melakukan penandatangan NPHD apalagi transfer dana.

“Untuk KPU saja ada sisa dana yang belum disalurkan sekitar Rp270-an miliar untuk 11 kabupaten/kota. Bawaslu yang hingga saat saat ini belum ada transfer. Bahkan belum ada yang NPHD antara Pemkab dengan Bawaslu serta pihak keamanan”.

“Makanya sekali lagi saya minta secara serius kepada daerah yang akan Pilkada, supaya kesiapannya harus cepat. Sehingga tidak terjadi seperti Pilakda jilid I, di Yahukimo. Yang mana Pemkab setempat tidak punya kemampuan untuk membiayai hingga pada akhirnya Guberur turun tangan menyediakan Rp8 miliar. Padahal dalam aturan tidak ada yang seperti itu, sehingga ini menjadi  pelajaran bagi kita semua,” terang dia.

Tak hanya itu, Pilkada di Mamberamo Raya yang dua kali mengalami Pemungutan Suara Ulang (PSU) pun menjadi sorotan Gubernur. Akibatnya, dana APBD daerah menjadi habis terserap untuk pelaksanaan PIlkada.

“Sehingga tidak ada pembangunan sama sekali di Yahukimo saat Pilkada yang berlarut-latur kemarin dengan adanya dua kali PSU. Makanya, pengalaman seperti ini jangan lagi terulang di Pilkada jilid II nanti,” harapnya.