Dinas Kelautan dan Perikanan Papua mengimbau nelayan di Bumi Cenderawasih segera membentuk koperasi atau kelompok usaha bersama untuk mengajukan permintaan kapal kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua F.X. Mote kepada wartawan di Jayapura, kemarin.

Mote mengatakan, Provinsi Papua mendapat alokasi kapal sebanyak 268 unit. Jumlah kapal sebanyak itu diharapkan mampu diserap oleh nelayan Papua.

“Sebab kita ingin sekali agar dunia perikanan Papua semakin maju. Sehingga kami dari dinas siap memfasilitasi serta membantu membentuk kelompok usaha bersama atau koperasi, dalam rangka pengusulan maupun permintaan kapal bagi nelayan,” ucap dia.

Sebenarnya, lanjut kepala dinas, dari sisi pengusulan sudah ada beberapa kabupaten yang mengajukan permintaan kapal. Hanya saja, persyaratan yang disampaikan belum memenuhi kriteria yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, Pemkab diminta mampu memenuhi semua persyaratan yang diberikan. Sebab bila tidak maka pengajuannya akan sia-sia, mengingat pemerintah pusat taat pada aturan yang telah ditetapkan.

“Apalagi tim kementerian kelautan bakal menurunkan tim untuk melakukan pengecekan kesiapan akhir sebelum menyerahkan bantuan kapal. Jadi, semuanya terstruktur serta tidak asal-asalan”.

"Karena intinya kalau persyaratan belum dipenuhi otomatis tidak pernah akan ada penyerahan kapal,"tuturnya.

Sementara menanggapi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang beberapa waktu lalu meluncurkan empat kapal pengawas baru sebagai bagian dari armada Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI), ditanggapi positif olehnya.

Mote menilai langkah itu sebagai kebijakan positif pemerintah untuk menjaga supaya laut Indonesia tidak dicuri melalui bentuk penangkapan ikan secara ilegal.

Kapal terbaru itu nantinya akan ditempatkan di laut Natuna, Arafuru, dan kawasan perairan perbatasan. Jumlah kapal itu akan dibangun 2-3 setiap tahunnya, sehingga ke depannya bakal ada 10 kapal pengawas baru milik kementerian.