03Oct 16
- Uncategorized
- 1182 x dilihat.
Pemerintah Provinsi Papua diminta belajar dari Pulau Sabang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yang dinilai sangat maju penyediaan akses infrastruktur jalan maupun telekomunikasi.
Hal demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR Papua yang membidangi keuangan dan pendapatan daerah, Carolus Bolly, di Bandung, kemarin.
Menurut dia, meski berada di wilayah Pulau, Sabang yang juga dibiayai oleh dana Otonomi Khusus Aceh memiliki sarana dan prasarana maupun fasilitas umum sangat memadai.
“Walaupun terletak di wilayah pinggiran, tapi akses infrastruktur dan telekomunikasi sangat luar biasa. Akses telepon maupun internet semua tersambung dengan baik diseluruh Kabupaten Sabangâ€.
“Karenanya, saya rasa Papua perlu belajar Sabang, terutama untuk Pulau Biak dan Yapen. Dimana keduanya memiliki aktivitas perekonomian dan perdagangan antar pulau cukup padat, melalui lalu-lintas pelayaran lautnya,†katanya.
Tak hanya Biak dan Yapen, Carolus menilai wilayah Pegunungan dan Papua Selatan seperti Merauke, Boven Digoel dan lain-lain baik untuk dibangun layaknya Kabupaten Sabang. Sebab aksebilitasnya sangat sulit, bahkan untuk mengangkut semen dan aspal mesti menggunakan pesawat.
“Makanya perlu ada pemikiran dimana wilayah terluar, baik pegunungan atau wilayah Selatan Provinsi Papua mesti dipikirkan dan dibangun seperti yang dilakukan di Sabang. Supaya apa, dampak Otsus benar-benar dirasakan masyarakat,†katanya.
Sebelumnya Carolus menyatakan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam selangkah lebih maju dari Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus. Padahal Aceh dan Papua sama sama menerima UU dan dana Otsus.
“Hanya ada beberapa hal yang kami dapatkan di Aceh jauh lebih baik dari Papua dan saya rasa bisa diterapkan di Bumi Cenderawasih,†kata dia.
Ia mencontohkan dalam hal regulasi, dimana provinsi itu memiliki satu peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang pemberian dana terhadap minyak dan gas bumi, sementara Papua belum dapat membuatnya.
Carolus menambahkan hal positif lain yang bisa diikuti oleh Papua adalah pelaksanaan Musrenbang dana Otsus yang digelar secara terpisah, mulai dari tingkat kampung, kecamatan hingga tingkat kabupaten dan provinsi.
“Kalau di Papua kan dilakukan secara umum Musrenbangnya. Sehingga saya kira sangat baik agar kedepan Papua mengadopsi pelaksanaan Musrenbang yang digelar terpisah. Supaya apa, agar bisa dilihat mulai dari perencanaan hingga pengelolaan dana Otsus itu akan menjadi benar-benar terarah," tutur dia.
