Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Bambang Purwoko menyarankan Presiden dan para Menteri agar membaca buku karangan Gubernur Papua Lukas Enembe, supaya lebih mengenal dan mengetahui kebutuhan dasar yang paling hakiki untuk membangun Bumi Cenderawasih.

Bambang yang juga Dosen serta Ketua Pokja Papua Universitas Gajah Mada berharap buku Gubernur “Papua : Antara Uang dan Kewenangan” minimal dapat dipresentasikan ke Presiden dan jajaran, sehingga tahu latar belakang persoalan yang terjadi di provinsi tertimur tersebut.

“Sebab berbicara masalah Papua erat berkaitan dengan masalah sosial budaya, politik, pemerintahan, geografis yang sulit, pun juga harga yang mahal. Makanya buku ini harus lekas diketahui oleh pejabat di Jakarta,” tutur dia, belum lama ini.

Selain kepada lembaga eksekutif, pihaknya berharap buku ini pun mesti populer dan dipakai kalangan legislatif (DPR RI).

“Mengapa karena kaitannya sangat erat. Artinya setelah membaca buku tersebut diharapkan ada percepatan pembahasan RUU Otsus Plus antara eksekutif dan legislati. Sebab dengan membaca buku ini pasti mereka akan memahami betul isi buku dan menindaklanjutinya secara riil,” ucap dia.

Menurut dia, akan sangat disayangkan jika buku itu tak dibaca oleh para pejabat negara di Jakarta, apalagi Presiden Jokowi memiliki tekad yang sangat kuat untuk membangun Papua. Hal ini dibuktikan dengan kehadirannya yang sudah lebih dari tiga kali mengunjungi Bumi Cenderawasih.

Buku “Papua : Antara Uang dan Kewenangan” ini memiliki 285 halaman yang dibagi menjadi 10 bagian, yakni pada bagian I berisikan Tanah Yang Diberkati yang membahas tentang abad keagamaan, menghadirkan berkat Tuhan, Tiga Pilar Utama Pembangunan Papua, Menjawab Dengan Karya Nyata, Politik Kasih.

Kemudian pada bagian II membahas tentang Papua Untuk Indonesia diantaranya Memperkokoh Nasional Building, termasuk juga membahas soal kontribusi orang Papua di Nusantara serta Kemajemukan adalah Wajah Asli Papua.

Selanjutnya, pada bagian III membahas soal Otsus dan Pembangunan Papua yang membahas soal Otsus tidak gagal, penataan Otonomi Khusus serta Terobosan Gila Membangun Papua.

Sementara pada bagian IV, perubahan pendekatan pembangunan. Bagian V Geliat Ekonomi Papua. Bagian VI Gerbang Mas Hasrat Papua. Bagian VII menyoal tentang Freeport dalam konteks pembangunan nasional.

Bagian VIII terkait dengan Otonomi Khusus dalam bingkai demokrasi. Bagian IX perubahan Otsus demi Papua dan Indonesia serta bagian X tentang PON XX dan integrasi nasional.