Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua dan Papua
Barat melaporkan kondisi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua yang saat ini tengah
mendapat sorotan tajam dari para pemegang saham.
Tindakan tegas sebelumnya diambil oleh
pemegang saham yang memberhentikan Direktur Utama dan Direktur Pemasaran,
karena dinilai tak mampu memberi kontribusi maksimal untuk kemajuan perusahaan.
Sementara laporan kepada Gubernur Papua Lukas
Enembe berkaitan dengan kondisi keuangan BUMD tersebut, termasuk hasil audit
pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta, Surabaya, Mimika dan Abepura.
Kepala Kantor OJK Papua dan Papua Barat,
Misran Pasaribu mengatakan hal itu kepada pers, usai melakukan pertemuan
tertutup dengan Gubernur diruang kerjanya, Kamis (13/10) kemarin.
“Kita melaporkan kondisi terkini Bank Papua
kepada bapak Gubernur dalam pertemuan tertutup ini. Juga hasil audit kami
kepada beberapa KCP yang dibantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK),†terang dia.
Sementara menyoal pengusulan calon Direksi dan
Komisaris kepada OJK, kata Misran, ada 13 nama yang diajukan untuk duduk
sebagai calon direksi dan komisaris. “Dari 13 calon direksi dan komisaris ini,
10 orang muka baru sementara tiga sisanya muka lama yang saat ini masih
menjabat di Bank Papuaâ€.
“Sehingga nanti bila semua berkas atau dokumen
sudah lengkap akan segera dilakukan tes wawancara di (OJK Pusat) Jakarta
terhadap 10 orang muka baru itu. Sedangkan tiga orang yang masih sementara
menjabat cukup perpanjangan saja karena merupakan kewenangan OJK
Papua,â€jelanya.
Selain melaporkan tentang kondisi Bank Papua,
OJK Papua dan Papua Barat juga membatas pelantikan Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah (TPAKD).
TPAKD ini merupakan tim yang bertugas membantu
Pemerintah Provinsi Papua dalam pemberian akses kepada masyarakat Papua,
terhadap layanan perbankan maupun lembaga keuangan.
“Tim ini yang nantinya akan dilantik oleh bapak
Gubernur. Rencananya akan dilakukan pada awal November mendatang. Dimana dewan
komisioner OJK akan ikut didalam pelantikannya,†pungkas Misran.