Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menilai
keberadaan kereta api, bakal sangat monumental sebab akan menimbulkan kesan
bersejarah yang membawa perubahan mendasar bagi peradaban umat manusia di Bumi Cenderawasih.
Oleh karena itu, ia berharap keberadaan jalur
kereta api Stadion Mandala– Bandara Sentani yang sementara dipersiapkan, dapat
membantu pemerintah provinsi untuk mendorong kelancaran transportasi arus
barang dan orang, jelang PON 2020.
“Makanya, pesan kami kepada masyarakat adat
yang tanahnya akan dilewati jalur kereta api agar mereka mengerti bahwa
fasilitas umum ini dibuat bukan untuk satu orang atau pemerintah. Sehingga
masyarakat adat juga harus bisa memudahkan pelaksanaannya. Menuntut hak boleh
tapi harapan kami kewajiban umum didahulukanâ€.
“Mari kita belajar untuk itu dan harapan kami
jangan nanti ada yang ngaku-ngaku lagi sebagai kepala suku. Sebab terlalu
banyak yang mengaku kepala suku nanti membingungkan pemerintah dan menghambat
program itu,†kata Wagub saat memberi arahan pada Seminar Laporan Akhir
Penyusunan DED dan Peta Ulayat Jalur Kereta Api Lintas Stadion Mandala –
Bandara Sentani, Rabu (7/12) di Jayapura.
Wagub memuji Badan Percepatan Pembangunan
Kawasan Papua, Dinas Perhubungan Papua, Kementerian Perhubungan serta
masyarakat adat yang telah mendorong penyelesaian Detail Engineering Design
(DED) jalur kereta api. “Sebab sangat kita harapkan sekali supaya pembangunan
jalur kereta apinya bisa segera dimulai pada 2017 mendatang,†ujarnya.
Senada disampaikan Anton Aprianto, Kepala
Seksi Jembatan dan Bangun Kereta Api Direktur Prasarana Kementerian Perhubungan.
Pihaknya mengaku ingin segera mendorong konsep laporan akhir DED supaya dapat
segera diselesaikan.
“Makanya dari hasil pembahasan konsep laporan
akhir DED ini, kita akan melihat apakah sudah bisa mendukung pembangunan kereta
api di Papua atau sebaliknya. Sebab dalam DED ini akan dibahas masalah
topografi dan kecepatan kereta apiâ€.
“Apalagi pembangunan relnya nanti tidak hanya
di darat, tetapi akan melalui Danau Sentani sehingga akan dilihat seberapa
panjang yang bisa dibangun disitu. Yang jelas kami mencari efisiensi terhadap
pembiayaannya,†ucap dia.
Setelah membahas DED, tambahnya, tahapan selanjutnya
adalah pengesahan dari Kementerian Perhubungan lalu menentukan
pendanaannya. “Sehingga nanti ada
semacam kerja sama dengan mengenai pembebasan lahan. Lalu setelah beres dari
kementrian akan mengusulkan pendanaan pembangunan kereta dari ABPN atau APBD.
Atau ada kerja sama investasi lain yang akan diputuskan bersama kepala daerah,â€
jelas dia.