Pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk mengendalikan harga tanah dan lahan guna menumbuhkan investasi dan industri besar di Provinsi Papua.

Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe, harga tanah maupun lahan yang murah bakal mengundang para investor untuk berinvestasi di Papua.

“Setidaknya mereka tidak datang sia-sia ke Papua. Intinya mereka (investor,red) perlu diyakinkan bahwa harga tanah dibawah kendali pemerintah, agar investasi bisa lebih banyak masuk ke Papua,” kata Lukas dalam arahannya pada penandatangan bersama pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan sosialisasi uang rupiah NKRI, emisi 2016 di Jayapura, Selasa (7/3).

Lukas pada kesempatan itu juga meminta agar pemerintah  kabupaten dan kota ikut mendorong pertumbuhan dan pemerataan di sektor ekonomi. Ia mengharapkan para bupati dapat menyokong meningkatkan sektor ekonomi masing-masing wilayahnya, supaya masyarakat memiliki pendapatan lebih layak dibanding sebelumnya.

“Diantaranya dengan adanya mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat misalnya. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi lonjakan harga yang drastis. Seperti halnya harga BBM, dimana Presiden sudah meluncurkan satu harga di Papua, nah ini kita harus terapkan di seluruh daerah.”

Lukas juga menyoroti pertumbuhan ekonomi di Papua yang hanya terjadi pada beberapa daerah, seperti di Kabupaten Merauke,  Nabire, Keerom, Jayapura dan Waropen. Kedepan pihaknya berharap ada pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Papua.

“Karena dengan adanya pemerataan pertumbuhan ekonomi, diharapkan harga kebutuhan pokok di Papua dapat ditekan dan dikendalikan.”

“Apalagi terkadang harga di Papua sering melonjak sangat tinggi seperti cabai dan tomat. Ini juga bisa sangat berpengaruh pada inflasi di Papua. Makanya sekali lagi bupati dan walikota berkewajiban untuk mengendalikan hal ini serta berupaya membuat pertumbuhan ekonomi meningkat,” kata dia.