Holding Company atau Irian Bhakti Mandiri diminta ikut membantu menyelesaikan persoalan yang membelit PT. Percetakan Rakyat Papua (PRP), dimana sampai dengan saat ini, puluhan karyawannya belum menerima gaji selama 11 bulan.

Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan hal tersebut menjawab pertanyaan pers, di Jayapura, Jumat (17/3) kemarin.

“Sebenarnya PT Percetakan Rakyat Papua ini berada di bawah kewenangan "Holding Company" atau IBM. Sehingga secara structural maka lembaga tersebut yang seharusnya bertanggungjawab,” terang Hery.

Oleh karenanya, lanjut Hery, dalam waktu pihaknya akan memanggil lembaga terkait itu (IBM) guna membahas persoalan yang membelit PRP. Sekda juga mengaku akan memanggil Biro Perekonomian, Hukum dan Inspektorat untuk membahas dan mencarikan solusi agar para karyawan bisa terima gaji.

"Yang jelas anak-anak kita di PT Percetakan Rakyat Papua akan diupayakan supaya bisa menerima hak-haknya. Kita akan perhatikan masalah ini.”

"Makanya, kami akan memanggil pihak 'Holding Company' dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Percetakan untuk turut serta dalam pembahasan ini. Termasuk instansi terkait yang ada di lingkungan pemerintah provinsi,” tuturnya.

Sebelumnya, puluhan karyawan PT PRP, awal pecan kemarin mendatangi Kantor Gubernur Papua menuntut pembayaran gaji selama 11 bulan yang belum dibayarkan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Kedatangan Karyawan PRP di Kantor Gubernur juga untuk mempertanyakan status dan eksistensi BUMD tersebut. Sebab selain 11 bulan gaji yang belum dibayarkan, karyawan PRP juga belum menerima uang makan, tunjangan transportasi dan biaya BPJS.

“Intinya kedatangan kami adalah ingin mengetahui kejelasan perusahaan ini apakah dilikuidasi atau tetap dilanjutkan karena kami sudah 11 bulan ini tidak mendapatkan gaji.”

“Langkah bertemu Sekda ini kami ambil karena sejak Januari hingga Maret 2017, baru sekali saja bertemu Direksi PRP untuk mengadukan masalah kami. Hanya sampai sekarang tidak ada inisiatif yang diambil pimpinan untuk menyuarakan dan menyelesaikan tuntutan hak-hak karyawan PRP,” kata soerang karyawan PRP, Richard Rumbay.