Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen
menilai sistem pengendalian pemerintahan yang masih lemah di kabupaten, pada
akhirnya menyebabkan sebagian besar diantaranya belum menyerahkan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI Perwakilan Papua secara tepat
waktu.
Hal demikian disampaikan Sekda Hery, di Jayapura,
menyikapi baru sekitar 12 kabupaten dan kota yang telah menyerahkan LKPD
terhadap BPK RI, hingga 31 Maret lalu.
Pihaknya mengharapkan para bupati dan walikota
dapat berkomitmen tinggi serta konsisten dalam mengawal penyampaian LKPD
tersebut. Sebab bila tidak, hal itu dapat berpengaruh pada opini BPK terhadap
laporan keuangan pemerintah daerah.
“Karenanya kita minta para kepala daerah agar tegas
dalam mengambil kebijakan, mengingat LKPD maupun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
tahunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) itu harus bersinergi,”
tutur dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua bersama
12 Pemerintah Kabupaten dan Kota, resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) 2016 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK
RI) Perwakilan Papua, Jumat (31/3).
Penyerahan LKPD pemerintah provinsi bersama 12
kabupaten dan kota, diwakili Sekda Papua Hery Dosinaen, disaksikan Kepala
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hal demikian disampaikan Inspektur Provinsi
Papua Anggiat Situmorang di Jayapura, Jumat (31/3) kemarin.
“LKPD Provinsi Papua 2016 sudah diserahkan
kepada BPK, termasuk 12 Kabupaten/Kota juga. Penyerahan langsung diwakili oleh
Sekda Papua,” ujar Anggiat.
Sementara untuk pemerintah kabupaten yang
belum menyerahkan LKPD, lanjut dia, dipastikan bakal dilakukan secara bertahap.
“Dimana pada bulan Februari lalu sudah
dilakukan penandatangan komitmen bersama antara BKP RI dengan Pemerintah
Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Papua”.
“Sehingga untuk kabupaten lain yang belum
menyerahakn LKPD, bakal diserahkan kepada BPK paling lambat pertengahan April
mendatang. Intinya sudah ada jadwal penyerahan LKPD kepada BPK RI,” kata dia.
Sementara ditanya mengenai upaya mempertahakan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni dalam penggunaan anggaran 2016, Anggiat
optimis hal itu bakal tercapai.