Menteri Dalaman Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengharapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Papua 2018 dapat mengarahkan penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkualitas.

Dilain pihak, mampu menjalankan proporsi belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung. Sebab berdasarkan data pada Dirjen Daerah kementerian dalam negeri, proporsi belanja langsung provinsi Papua dalam APBD 2016 mencapai 44,04 persen.

“Sehingga kondisi ini saya minta harus ditingkatkan sehingga dapat berdampak pada kepuasaan publik atas pelayanan pemerintah. Untuk itu, kita sekali lagi harap RKPD Papua 2018 lebih berkualitas,” ucap Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Eko Subowo, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dalam rangka penyusunan RKPD Papua 2018, Rabu (19/4).

Ia mengatakan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2018 adalah amanat undang-udang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya terkait pemenuhan dasar seluruh  warga negara melalui pelayanan standar minimal.

Disatu sisi, pelaksanaan Musrenbang RKPD 2018 dipandang sebagai awal dari semua aktivitas pemerintahan.

“Dengan demikian dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan kedepan diharapkan Pemda mampu menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi serta melibatkan semua pemangku kepentingan”.

“Karena untuk mewujudkan pembangunan yang maksimal, dibutuhkan konsistensi antara dokumen perencanaan baik hubungan perencanaan nasional maupun dokumen perencanaan daerah. Dimana, salah satu upaya dari konsisten perencanaan pembangunan adalah melakukan Musrenbang RKPD. Sebab melalui forum Musrenbang ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyalarasan dan klarifikasi guna tercapai kesepakatan terhadap RKPD Papua 2018,” terang dia.

Sementara Gubernur Papua Lukas Enembe minta agar bupati dan walikota dapat merencanakan dengan baik program kerja yang akan ditetapkan dalam APBD. 

Gubernur juga mengingatkan para bupati dan walikota agar tidak lagi memasukan program-program yang tidak ditetapkan dalam APBD.

“Kepala Daerah tak bisa memasukan program lain. Para bupati ingat, semua program harus melalui perencanaan,” imbaunya.