Pemerintah Provinsi Papua masih menempatkan masalah konekvititas antar wilayah sebagai salah satu program utama untuk dihubungkan hingga akhir masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Lukas Enembe – Klemen Tinal.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad, pemprov tak akan fokus pada perhubungan darat saja, tetapi bicara juga moda transportasi udara, laut, termasuk angkutan sungai dan perairan.

“Semua ini kita sudah bahas dalam Musyawaran Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbngda) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Kegiatan ini diharapkan akan direalisasi hingga akhir tahun masa pemerintahan Gubernur dan Wagub,” jelas dia.

Musa’ad menambahkan kehadiran pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Musrenbangnas di Jakarta, diyakini mampu memperkuat program konektivitas antar wilayah tersebut.

Apalagi Pemprov dalam empat tahun terakhir telah memacu membangun jaringan transportasi guna menerobos keterisolasian wilayah. Dimana Pemerintah Provinsi diklaim telah berhasil meningkatkan konektivitas antar wilayah mencapai 61 persen.

Tak hanya itu, dibawah pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, penyediaan energi listrik di Papua telah mencapai rasio elektrifikasi sebesar 47.2% ditahun 2015.

“Belum lagi penyediaan rumah layak huni melalui program pembangunan 13.000 unit rumah ditahun 2018, telah dapat direalisasikan 8.934 unit atau 68.72%. Sehingga saya bisa dipastikan pembangunan 13.000 unit rumah di 2018 mendatang, akan dapat direalisasikan,” kata dia.

Senada disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen. Ia mengharapkan pemerintah kabupatan dapat ikut membantu menganggarkan pembiayaan untuk menghubungkan seluruh daerah di provinsi ini.

“Sebab untuk menghubungkan semua moda transportasi di Papua juga butuh keterlibatan semua pihak. Sehingga kita harap pemkab pun bisa ikut andil dalam program pemerintah untuk menghubungkan seluruh wilayah di  tanah ini,” harapnya.