Pemerintah Pusat saat ini tengah bernegoisasi untuk memiliki 51 persen saham di perusahaan tambang emas raksasa PT. Freeport Indonesia.

Keinginan itu disambut positif oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, saat mengunjungi Biak Numfor, Kamis (18/5).

Meski begitu, Lukas mengingatkan pemerintah pusat agar tak lupa terhadap hak yang mesti diterima masyarakat Papua. Pihaknya berharap masyarakat Papua turut mendapat bagian dari 51 persen saham yang sementara diupayakan pemerintah pusat tersebut.

“Pusat ingin dapat 51 persen saham Freeport, ok. Tapi saya ingatkan orang Papua harus punya bagian juga didalam 51 persen itu.  Ini harus kita sepakati,” terang dia.

Menurut dia, seluruh potensi kekayaan alam yang ada di wilayah Bumi Cenderawasih harus sebesar-besarnya dikelola dan dipergunakan untuk memakmurkan masyarakat setempat. Oleh karenanya, pemerintah provinsi masih terus mendorong Freeport untuk bagaimana membangun smelter di Papua.

Dengan begitu, Freeport tak lagi mengangkut hasil bumi untuk diolah di luar Papua. “Tetapi dengan dibangun smelter di Papua, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja serta dampak positif tumbuhnya industri yang berujung pada tumbuhnya ekonomi daerah. Makanya smelter ini yang kita terus suarakan minta di bangun di Papua sejak 2013,” ucapnya.

Enembe pada kesempatan itu merasa gusar sebab Provinsi Papua yang memilki potensi dan kekayaan alam melimpah, namun masyarakatnya masih miskin di tanahnya sendiri. Papua bahkan terkesan tertinggal dari sejumlah provinsi yang justru tak memiliki sumber daya alam.

“Bayangkan provinsi yang tidak punya apa – apa saja mereka bisa bangkit. Tetapi kami yang punya kekayaan alam yang luar biasa tidak maju-maju. Makanya, saya ingin sampaikan bahwa jika kita ingin membangun Papua harus dengan hati karena persoalannya berbeda”. 

“Karena itu, diharapkan semua pihak di Papua dapat bersatu sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya di Indonesia,” tuntasnya.