Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan dan Pembanguan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turun mengecek kondisi pembangunan ruas jalan di Bumi Cenderawasih.

Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua, Djuli Mambaya kepada harian ini, via telepon selulernya, Jumat (19/5).

Menurut Djuli permintaan yang disampaikan pada rapat fasilitasi pemanfaatan dana tambahan Otsus Infrastruktur di Papua dan Papua Barat 2017 tersebut, bertujuan agar terjadi koordinasi dan sinkronisasi program antara pusat dan pemda setempat.

“Sebab yang lebih mengetahui kondisi jalan sebenarnya adalah Pemprov Papua serta pemerintah kabupaten dan kota”.

“Karenanya saya imbau supaya pusat turun ke lapangan sehingga kedepan jangan lagi dibuat konsep pembangunan yang sembarangan. Karena disinilah perlunya sinergitas antara semua pihak terkait supaya kita semua dapat fokus membangun, demi kesejahteraan rakyat,” terang dia.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua dalam konsep selama kurun waktu empat tahun terakhir lebih mengedepankan pembangunan pada sektor sarana infrastruktur di lima wilayah adat, yakni Mamta, Saireri, Animha, Meepago dan Lapago.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar hal ini dapat disinergikan dengan program dari pusat, supaya nantinya tak ditemui tumpang tindih kegiatan yang justru dapat merugikan masyarakat.

Sementara Direktur Daerah Tertinggal Transmigrasi dan Pedesaan – Bappenas Sumedi Andono Mulya menyambut positif usulan tersebut.

Ia pun mengharapkan program kerja dan pembangunan yang dikerjakan oleh pemda kedepan, dapat benar-benar mendukung pembukaan isolasi wilayah di negeri ini.

“Sebab jangan sampai antara prioritas pembangunan untuk sosial ekonomi tidak nyambung dengan infrastruktur. Sehingga dari pertemuan ini sejumlah usulan akan ditampung untuk dibahas secara bersama-sama dan segera diputuskan,” ujar dia.