Dinas Pendidikan Papua memastikan bakal mendorong pemberian sanksi bagi pihak sekolah yang memberlakukan pungutan liar bagi siswa dan siswi baru yang mendaftar di tahun ajaran 2017.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda di Jayapura, Selasa (13/6).

“Saya katakan bila ada sekolah di Papua yang melakukan pungutan, wajib mendapat sanksi. Tentunya kita akan mendorong kepada pemerintah kabupaten/Kota setempat. Karena mereka yang punya wilayah,” terang dia.

Elias mengaku, pihaknya bakal menunjuk tim guna mengawasi pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah. Bila menemukan pungutan liar, tambah dia, masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada bupati atau walikota setempat, agar segera diberi teguran dari pimpinan.

“Tentunya kita minta masyarakat supaya bisa mengadukan ke dinas pendidikan setempat. Nanti sebagai tindak lanjutnya, dinas pendidikan akan memberi peringatan kepada pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan lagi. Bila masih terjadi tentu akan ada sanksi tegas,” ucapnya lagi.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura mengingatkan sekolah negeri yang ada di seluruh Port Numbay, agar tak memberlakukan pungutan bagi siswa dan siswi baru, pada penerimaan tahun ajaran 2017/2018.

Hal tersebut dikatakan Sekda Kota Jayapura RD Siahaya, di Jayapura, baru-baru ini

“Apalagi sekolah negeri tak boleh lakukan pungutan dalam proses penerimaan siswa baru. Kalau sekolah swasta pasti melakukan pungutan, tetapi saya harap tetap mengikuti rambu-rambu yang ada. Diantaranya pihak yayasan mesti mengeluarkan surat edaran tentang besarnya biaya pendidikan yang diminta kepada wali murid,” ungkapnya.

Sementara bagi pihak sekolah negeri yang melakukan pungutan, tambah dia, Pemerintah Kota Jayapura tak segan-segan untuk menindak tegas oknum yang bersangkutan.

“Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk turun ke lapangan mengecek proses penerimaan siswa baru apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Sekaligus mengecek apakah ada praktek pungutan,” tegas dia.