Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Yan Piet Rawar mengaku tak dapat berkomentar banyak mengenai masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Freeport Indonesia (PTFI), yang merupakan imbas dari penghentian izin ekspor biji konsentrat oleh pemerintah pusat.

Kepada harian ini, Yan mengatakan pemerintah provinsi tak dilibatkan sama sekali oleh pemerintah daerah setempat (Kabupaten Mimika), pemerintah pusat bahkan Freeport, berkaitan dengan masalah PHK itu.

“Kami di Provinsi tidak dilibatkan, hanya laporan saja yang kami terima”.

“Yang jelas mengenai laporan tenaga kerja di Freeport, sekali lagi saya katakan sudah ditangani pemerintah kabupaten setempat (Mimika) dan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta,” terang Yan di Jayapura, Kamis (15/6) kemarin.

Sementara ditanya mengenai pembayaran hak karyawan yang di PHK Freeport, berupa pesangon serta tunjangan lainnya yang menurut informasi belum dibayarkan, Yan kembali menegaskan tak punya informasi apa pun.

“Padahal sesuai prosedur baik Freeport maupun Pemda Mimika mesti melaporkan dan meminta bantuan kepada Gubernur Papua untuk penyelesaian masalah ini”.

“Namun yang terjadi sebaliknya, pemda setempat  tidak pernah menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah provinsi. Hanya yang jelas masalah ini masih ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Kabupaten Mimika. Instansi setempat ini pun langsung berkooordinasi dengan Kementerian Tenaga kerja di Jakarta,” keluhnya.

Sebelumnya menurut informasi lapangan jumlah karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh Freeport mencapai ribuan. Jumlah ini sudah termasuk dengan karyawan yang menjadi peserta aksi mogok.