Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham tertinggi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, melarang BUMD tersebut untuk memberikan kredit diatas Rp 50 miliar kepada nasabah.

“Saya minta Bank Papua memberikan maksimal Rp 50 milliar bagi nasabah yang mengajukan kredit. Sebab kemarin, sampai-sampai ada nasabah dari Jakarta dan Bali berlomba-lomba datang kesini minta kredit. Karena itu, saya minta hal ini menjadi perhatian supaya tak ada lagi kredit macet di bank ini,” terang Lukas di Jayapura, Senin (19/6).

Lukas menduga kejadian yang menimpa mantan Direktur Utama Bank Papua JK, yang kini menjadi tersangka dalam kasus pemberian kredit merugikan negara senilai Rp 359 miliar, dikarenakan pemberian agunan tak sesuai dengan peruntukan.

Sehingga BPK menilai adanya penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit BPD Papua kepada PT Sarana Bahtera Irja (PT SBI) dan PT Vita Samudra (PT Vitas).

“Sebab pemebrian kredit oleh pihak Bank Papua sebelumnya, banyak yang dilakukan tanpa memenuhi standar perbankan”.

“Misalnya, dalam UU Perbankan menyatakan nilai agunan minimal 125 persen untuk bisa mengambil kredit. Tapi justru ada yang nilai agunannya baru 50 persen, sudah diterima. Bahkan nilainya ratusan miliar. Ini yang membuat semuanya bermasalah hingga terjadi kredit macet,” ucapnya.

Lukas menambahkan, sudah mendengar informasi kebobrokan Bank Papua semasa menjabat Bupati Puncak Jaya. Oleh karenanya, pihaknya langsung berinisiatif mengganti seluruh direksi sejak terpilih sebagai Gubernur Papua empat tahun silam.

Pihaknya berharap setelah menunjuk beberapa sejumlah direksi yang berasal dari berbagai bank BUMN yang ada di Indonesia, mampu memperbaiki kinerja BPD Papua.

“Mudah-mudahan mereka (direksi baru,red) bisa memperbaiki bank ini supaya ini berubah, sehingga menjadi milik rakyat. Kita juga imbau masyarakat tuntuk tidak panik, sebab bank ini sedang dalam perbaikan. Dan ini sedang berjalan,” tutur dia.