Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta netral dan tak menjadi tim sukses dalam perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2018 mendatang.

Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe, tahapan Pilkada bahkan telah dimulai, dimana saat ini para bakal calon telah melakukan pendaftaran ke sejumlah partai politik (parpol). Oleh karenanya, ia mengimbau ASN tetap fokus bekerja dan tak tergiur untuk mendukung salah satu bakal calon.

“Sekarang ini para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sudah mendaftar dimana-mana (Parpol), walaupun KPU belum umumkan jadwal tahapan Pilgubnya. Tapi saya berharap bapak dan ibu pegawai negeri sipil tetap fokus kerja di kantor.

“Jangan lapor sana-sini untuk mau menjadi tim sukses. Kalau mau jadi tim sukses, saya minta jangan jadi pegawai negeri sipil,” ucap Lukas Senin (19/6), dalam Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Gubernur mengakui, sepanjang 2017 s/d 2018 mendatang bakal menjadi tahun politik, dimana dirinya bersama Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal akan bertarung dalam Pilgub. Meski demikian, ia mengimbau seluruh Asn untuk tak perlu khawatir dengan karir yang telah dijalankan.

Dengan syarat, ASN tersebut memegang teguh pendiriannya untuk netral dalam Pilgub 2018, walau dirinya bersama Wagub Klemen masih akan duduk dalam pemerintahan hingga 9 April tahun depan.

“Saya dan pak Wagub masih ada berapa bulan lagi untuk duduk dalam pemerintahan. Tapi saya inginkan semua ASN tidak usah terpecah belah dengan situasi politik ini.

“Bapak dan ibu sebagai ASN tidak akan dibuang oleh siapa pun. Kalian akan tetap dipakai siapa pun Gubernurnya. Karena itu, fokus saja bekerja sebagai ASN dan tidak usah lari kemana-mana (mendukung salah satu calon). Sekali lagi fokus saja sebagai pegawai negeri sipil yang tugasnya melayani dan mengabdi untuk rakyat,” ajaknya.

Senada disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen. Ia minta ASN netral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua.

Ia bahkan mengusulkan Aparat Sipil Negara agar tak memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), selayaknya Anggota TNI/Polri. “Supaya tak ada lagi aksi politik praktis dari para ASN. Yang ada hanya sikap netral dalam proses Pilkada sebagaimanan TNI/Polri yang sejak dahulu tak punya hak pilih,”pungkasnya.