Pemerintah Provinsi Papua mengakui ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang belum ditindakanjuti sejak tahun 1981 lalu. Meski begitu, Inspektorat Provinsi Papua bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terus berupaya keras untuk menindaklanjuti temuan itu

“Soal temuan sejak tahun 1981 ini, sebenarnya menyangkut masalah administrasi saja yang terlewat. Tapi kita mengupayakan dengan membikin format, agar teman-teman di SKPD yang ada saat ini mampu menjawab dan menindaklanjutinya”.

“Dilain pihak, kita juga sudah menyerahkan ke Dirjen Piutang Negara supaya bisa segera diselesaikan juga. Sebab temuan ini sifatnya uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan”.

Dimana pada waktu itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diselesaikan, tapi tidak lengkap. Namun sekali lagi ini jadi temuan dalam bentuk saldo,” kata Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang, usai penandatanganan pakta integritas pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan berlaku, Senin (3/6) di Jayapura.

Anggiat juga mengingatkan SKPD untuk menyelesaikan temuan penggunaan dana Otsus 2011-2012 yang meski pada saat itu, belum dijabat oleh kepala badan, dinas maupun biro sekarang ini.

“Sebab saat ini tidak ada lagi istilah temuan tak harus tindaklanjuti. Memang diberikan waktu enam bulan untuk menyelesaikan. Namun kita optimis pada bulan ini, semua temuan sejak 1981 maupun dana Otsus 2011 dan 2012, sudah bisa selesai semuanya,” tegasnya.

Sementara Sekda Papua Hery Dosinaen berharap SKPD segera berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menyelesaikan sejumah temuan itu.

“Kita ini ada bawaan temuan dari 1981 sampai 2012. Saya yakin memang temuan ini terjadi saat kita semua mungkin belum bertugas disini. Tapi itu perintah UU sehingga menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan temuan itu”.

“Karena itu, saya mengapresiasi semua pihak yang sudah membantu melaksanakan maupun menindaklanjuti temuan itu. Saya harap SKPD sekali lagi bisa membantu menuntaskan tugas ini dan yakinlah bahwa apa yang dilakukan tak memiliki konsekuensi hukum terhadap pejabat eselon II yang ada saat ini,” tegasnya.

Sebelumnya, dilakukan penandatanganan pakta integritas pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan berlaku sebagai rencana aksi atas rekomendasi BPK tahun 2016. Dengan penandatangan itu, diharapkan semua SKPD mampu melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai aturan perundang-undangan.