Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua diminta aktif berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terkait proses tender proyek yang akan diumumkan ke publik.

Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty saat memberikan arahan dalam Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur, Senin (10/7) kemarin.

Elia juga mengharapkan agar pelaksanaan (tender proyek) di tahun anggaran 2017, dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya minta perhatian kepada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa supaya dapat melaksanakan hal ini dengan baik. Sehingga tak ada masalah yang ditemui pada masa mendatang,” ujarnya.

Sementara mengomentari pentingnya koordinasi antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan SKPD, lanjut dia, hal ini bertujuan agar terbangun komunikasi yang baik dengan SKPD, yang sifatnya hal-hal makro.

“Sebab kalau teknis merupakan kewenangan Pokja. Sehingga ini perlu saya sampaikan agar tidak ada salah tafsir kepala SKPD terhadap Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dilain pihak, untuk menghindari kesalapahaman,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Papua untuk segera mempercepat proses tender. Meski begitu, setiap proses tender, wajib dilakukan secara transparan dan mengikuti mekanisme maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu bukan tanpa alasan, Lukas menilai pelaksanaan pembangunan di Papua saat ini telah mendapat pengawasan ketat dari aparat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pengawasan bahkan dilakukan mulai dari prosedur perencanaan hingga pemenangan tender dan seterusnya.

“Oleh karena itu, saya minta ULP lakukan tender dengan transparan. Supaya semua pekerjaan diselesaikan dengan baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan,”pungkasnya.