Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menyebut kasus pelanggaran Pilkada Tolikara yang menyeret nama Lukas Enembe dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, secara hukum sudah tidak bisa dilanjutkan.

“Secara formil sudah tidak bisa dilanjutkan karena ada batas waktu. Kalaupun diajukan nanti kita yang salah. Bahasa hukumnya sudah daluarsa. Sehingga kasus ini secara teori sudah tidak bisa lagi dilanjutkan,” terang Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Fachrudin Siregar kepada pers, Rabu (12/7), di Jayapura.

Dikatakan, pihaknya tak ingin memaksakan sesuatu yang tidak tepat. Apalagi sampai saat ini pihak kejaksaan mengaku bahwa berkas hasil penyidikan dari pihak kepolisian belum sampai di meja tim penyidik kejaksaan.

“Yang jelas sampai hari ini berkas tidak ada di kita. Sehingga untuk kasus ini maka saya meminta semua pihak agar jangan mencari-cari (kesalahan seseorang) dengan alasan kepentingan hukum,” tutur dia.

Ia menambahkan, dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, disebutkan terdapat batas waktu dalam suatu penyidikan. Sama halnya untuk penuntutan yang memiliki batas waktu untuk pelaksanaan sidang.

“Sidangnya saja dibatasi kalau tidak salah 11 atau 14 hari saja. Sehingga saya katakan semuanya ini dibatasi,”ucap dia. 

Sebelumnya, kasus dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Tolikara 2017 yang menimpa Ketua DPD Partai Demokrat Papua berawal saat pelapor yang juga Calon Bupati Tolikara 2017 – 2022 Amos Jikwa melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu dan Mapolda Papua.

Amos menilai Lukas Enembe sudah menyalahi kewenangannya sebagai pimpinan daerah dengan melakukan kampanye hitam dan secara langsung meminta masyarakat di Distrik Kanggime untuk memilih kandidat nomor urut 1, Usman Wanimbo ( Calon Bupati Petahana) - Dinius Wanimbo.

Meski begitu, Amos Yikwa disebut sudah mencabut laporan dari Sentra Gakumdu karena persoalan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan.

"Dia (Amos-red) adalah keluarga saya, jadi saya sebelumnya sempat bertanya ke dia tentang persoalan ini. Lalu kami bertemu dan masalah ini sudah kita selesaikan secara kekeluargaan," ucap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Meski begitu Lukas Enembe mengakui bahwa dirinya memang melakukan kampanye untuk mendukung pasangan nomor urut 1, Usman Wanimbo - Dinus Wanimbo, di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, seminggu sebelum pencoblosan.

"Tapi saya datang sebagai pimpinan partai pengusung. Dan lagi tempat itu merupakan kampung saya. Disana saya meminta mereka mendukung pasangan Usman - Dinus . Sebab kalau mereka dukung saya sebagai gubernur, maka harus dukung Usman juga. Karena kita berada dalam satu partai," ucap dia.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Papua merilis kronologi penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus Pilkada Tolikara, pada Selasa (11/7) di Jayapura.

Kepada wartawan Jayapura, Direskrimum Polda Papua Kombes Pol Hendrik P. Simanjuntak didampingi Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Achmad M. Kamal, menjelaskan pihak kepolisian sudah memenuhi semua unsur penyidikan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam undang-undang.

Hanya disinggung soal langkah selanjutnya, Hendrik Simanjuntak, menyebut hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Koordinator Sentra Gakumdu Papua. “Sebab hasil penyidikan sudah diserahkan dan diambil alih oleh Koordinator Sentra Gakumdu Papua,” pungkasnya.