Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemerintah kabupaten dan kota, untuk maksimal dalam mengimplementasikan good governance (pemerintahan yang baik), mulai dari aspek pengelolaan keuangan sampai dengan kinerja organisasi.

Hal tersebut bertujuan agar dalam beberapa tahun mendatang, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diatas tanah ini, mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun, di Jayapura, Jumat kemarin.

Menurut dia, dari data yang diterima untuk kabupaten dan kota se Provinsi Papua,  yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih relatif terbatas.

Dimana yang telah mendapat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 sebanyak tujuh kabupaten dan satu kota.

“Atau baru sejumlah 24 persen dari total 28 kabupaten dan satu kota yang ada. Sehingga sekali lagi sangat penting untuk mengimplementasikan good governance di masing-masing wilayahnya,” sebut dia.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe minta seluruh kabupaten berjuang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Gubernur berharap penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, diharapkan turut membantu pemerintah kabupaten memperoleh opini WTP. “Sehingga Papua tak lagi mendapat predikat negatif secara nasional,” tutur dia.

Meski begitu, tambahnya, diharapkan agar opini WTP yang diraih, harus dibarengi dengan pembangunan yang nampak di daerahnya. Sebab jangan sampai, opini yang didapatkan tak sebanding dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang belum mengalami kemajuan berarti.