Pemerintah Provinsi Papua menduga masih banyak broker (makelar,red) tanah yang mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu, hingga pada akhirnya turut andil sedikit menghambat pelaksanaan pembangunan.

Menyikapi hal itu, Sekda Papua Hery Dosinaen menginstriksukan instansi terkait untuk melakukan pengkajian dan penelitian dengan baik untuk mendata kelompok maupun pihak tertentu yang memilki ide maupun konsep dengan tujuan memprovokasi masyarakat dalam masalah pertanahan.

“Sebab sejak 2013 hingga sekarang ini, kita melihat ada satu konklusi (simpulan) yang kita ambil bahwa ada satu permainan dan ada satu benang kusut (dalam masalah pertanahan)”.

“Karenanya saya harap tupoksi Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan harus perhatian penuh dalam melihat persoalan ini. Sehingga masalah pertanahan kedepan sekali lagi tidak menghambat pelaksanaan pembangunan yang digalakkan pemerintah daerah,” tuntasnya.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Papua saat ini tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah perkampungan. Dirinya berharap masalah pertanahan tak sampai menghambat proses pembangunan di Bumi Cenderawasih.

“Sehingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sekali lagi saya instruksikan beri perhatian serius terhadap masalah ini,” imbaunya.

Sampai dengan saat ini semejak lahirnya UU Otsus,  tambah dia, masalah tanah menjadi satu properti yang kerap memicu persoalan hingga melibatkan pihak pemerintah. Alhasil, muncul banyak pekerjaan rumah yang diemban oleh pemerintahan sebelumnya hingga sekarang.

“Karenanya, saya selalu diingatkan oleh bapak Gubernur Papua Lukas Enembe, supaya memberi imbauan kepada Kepala Daerah di kabupaten dan kota untuk dapat mengendalikan harga tanah guna menumbuhkan investasi dan industri besar di provinsi ini”.

“Sebab dengan harga tanah yang murah bakal, mengundang para investor untuk berinvestasi di Papua serta turut membangun provinsi ini menuju ke arah yang lebih baik”.

“Setidaknya mereka (investor) tidak datang sia-sia ke Papua. Intinya investor harus diyakinkan bahwa harga tanah dibawah kendali pemerintah, agar investasi bisa lebih banyak masuk ke Papua,”tutupnya.