Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mengakui akses informasi dari pemerintah pusat, kerap terlambat diterima akibat jangkauan internet yang sulit. Sehingga upaya memperbaharui informasi dalam bidang pemberantasan korupsi misalnya, kerap mengalami keterlambatan.

“Makanya disini kami nyatakan sangat memerlukan akses kelistrikan dan telekomunikasi tentunya. Sebab keduanya sangat berkaitan erat”.

“Karena itu, melalui kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi, dua BUMN ini diharapkan bisa membantu terwujudnya pembangunan jaringan internet dan kelistrikan yang memadai di Lanny Jaya,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Lanny Jaya Christian Sohilait di Jayapura, Selasa (18/7).

Dia mengatakan, program pemberantasan korupsi terintegrasi yang selama ini dilakukan, lebih menekankan pada penggunaan program informasi dan teknologi yang berbasis elektronik.

Dengan demikian, peran serta PLN dan Telkom sangat dinanti-nanti untuk bisa membantu memaksimalkan seluruh aplikasi yang sudah diluncurkan oleh Pemprov Papua, dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Karena itu, sekali lagi kami mendorong Perusahaan Listrik Negara dan PT. Telkom agar turut serta mendukung rencana aksi pemberantasan korupsi di wilayah Provinsi Papua, sampai ke wilayah kabupaten”.

“Tentunya dengan pembangunan jaringan penduukung. Sebab bagaimana kami mau menyukseskan rencana aksi pemberantasan korupsi di Lanny Jaya jika listrik selalu padam misalnya. Atau signal untuk jaringan internet atau komunikasi sulit. Ini yang sekali lagi kita harap bisa ada perhatian dari pihak terkait untuk dibenahi dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pencegahan korupsi,” harapnya.