Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan pengeloaan aset di Bumi Cenderawasih oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), kian profesional guna mewujudkan birokrasi pemerintah daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal ini ditegaskan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia  Loupatty pada Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah, Senin (31/7) kemarin, di Jayapura.

Elia mengharapkan kedepan, pihaknya berharap dibentuk pengelola aset daerah yang profesional guna mendukung terwujudnya birokrasi

“Makanya melalui kegiatan diklat ini, saya berharap berharap para peserta dapat memaksimalkan kesempatan yang ada untuk meningkatkan kompetensi saudara di bidang penataan dan pengelolaan aset daerah”.

“Sebab pengelolaan aset daerah ini sangat penting untuk mendukung terciptanya birokrasi yang kuat dan bersih menuju Papua bangkit, mandiri dan sejahtera,”katanya.

Dia menambahkan, pengelolaan aset daerah akhir-akhir ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua, mengingat pengelolaan aset yang baik merupakan pintu masuk bagi aparatur pemerintahan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dilain pihak, pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance, akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Makanya, kita sangat membutuhkan (sumber daya manusia) aparatur yang profesional, berkualitas, kompeten serta memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan begitu, kita harap melalui kegiatan diklat, mampu meningkatkan kualitas SDM pengelolaan aset daerah di negeri ini,” tutupnya.