Pemerintah Provinsi Papua berkeinginan ada perhatian khusus bagi kaum perempuan sebagai sumber daya manusia (SDM) di dunia kerja, lebih khusus menyangkut hal kesehatan dan keselamatan kerja.

Hal demikian dipandang penting, sebab seorang perempuan diyakini mampu bersaing dan berkarir dengan kaum laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan.

“Sehingga saya minta instansi terkait perlu membuat sebuah kajian tentang tenaga kerja perempuan. Demikian pula, kita harap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bisa memberi memberi perhatian berkaitan dengan instruksi memberi perhatian khusus bagi perempuan itu,” terang Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM Anni Rumbiak pada seminar kajian tenaga kerja perempuan di dunia kerja/sektor swasta, pekan kemarin, di Jayapura.

Menurut dia, pemerintah provinsi sangat memberi perhatian terhadap pembangunan yang terarah, yakni dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Dengan demikian, diharapkan mereka mampu menciptakan kehidupan yang layak dan lebih berkualitas.

“Ini berarti faktor pembangunan SDM harus menjadi pokok perhatian di semua sektor pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin agar laki-laki dan perempuan. Artinya semua harus mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara sehingga tidak terjadi ketimpangan gender,”harapnya.

Berkaitan dengan hal itu, Anni mengharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar rutin memberi pelatihan kepada perempuan asli Papua.

”Wajib kepada kaum perempuan diikutkan dalam berbagai pelatihan-pelatihan maupun kegiatan pendampingan-pendampingan”.

“Dengan begitu, kaum perempuan akan bisa lebih partisipasi sehingga tidak terjadi ketimpangan gender. Intinya, kita harus bisa menciptakan kehidupan bagi perempuan, dalam artian pembangunan SDM harus memberi ruang yang cukup bagi kaum perempuan juga,”tuturnya.

Pada kesempatan itu, ia meminta SKPD terkait untuk melakukan pendataan perempuan asli Papua yang saat ini sudah bekerja, baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta. Dengan demikian, dapat diketahui berapa banyak jumlah perempuan yang bekerja dan tidak.

“Sehingga pihak pemerintah provinsi kedepannya bisa membuat satu kebijakan maupun program untuk supaya pihak perempuan di Papua ini bisa lebih banyak berbicara di dunia kerja,” pungkasnya.