Pemerintah Provinsi Papua mengimbau pihak TNI dan Polri untuk segera membentuk struktur komando di seluruh Bumi Cenderawasih, agar tugas penegakkan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Hal itu disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Rabu (13/9), disela-sela pembekalan Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam mengawal dana desa, di Jayapura.

“Kondisi dilapangan, banyak kabupaten dan kota belum mempunyai Polres dan Dandim. Hal itu pada akhirnya membuat sejumlah Polres dan Kodim membawahi beberapa kabupaten.  Karena itu, kita harapkan kedepan semua kabupaten harus mempunyai Polres dan Kodim,”imbau dia.

Sekda mengatakan, pada sejumlah kabupaten dilakukan penempatan bantuan kendali operasi (BKO) yang berkoordinasi erat dengan pasukan organik. Meski begitu, mantan Sekwan DPRD Puncak Jaya ini mengingatkan para pimpinan TNI dan Polri setempat untuk tetap bekerja sesuai kewenangannya.

“Sebab kalian yang mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur masyarakat disana”.

“Untuk itu, jangan melihat dari aspek kepangkatan. Tetapi harus dilhat dari aspek teritorial kalian yang mempunyai tugas mengawal masyarakat disana,” imbau dia.

Pada kesempatan itu, ia berharap terbangun koordinasi yang baik antara semua pimpinan, baik bupati, kapolres dan dandim. “Tinggalkan ego sentris lokal yang melekat pada masing-masing kesatuan, tetapi mari tunjukan kita semua tetap bersatu,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Sekda menyinggung pemekaran kampung di wilayah kabupaten yang lebih didasari atas pada pertimbangan aspek politis. Hal itu pun berkorelasi dengan perekrutan aparatur kampung, yang juga didominasi atas pertimbangan politik.

“Ini artinya ada bargaining politik antara semua pendukung terhadap siapa yang menjadi kandidat kepala daerah dalam satu perhelatan politik. Yang pasti, itu jadi satu konsekuensi logis dalam pemekaran satu kampung di Papua,” ucapnya.