Sebagai satu bentuk gerakan nyata untuk mencegah membudayanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua, mengundang pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberi wejangan atau nasihat.

Kegiatan yang dibuka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua Djuli Mambaya tersebut,  dihadiri seluruh staf serta pejabat eselon III dan IV instansi terkait.

Sementara hadir mewakili KPK, yakni Pejabat Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan, Annisa Ramadhani. 

“Sosialisasi merupakan inisiatif dari Dinas PU Papua bidang bimbingan teknis. Kegiatan ini begitu penting, sebab kita ingin ketahui apa sebenarnya peran KPK, termasuk peran instansi dalam mengelola keuangan negara yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum”.

“Karena itu, penting sekali kami mengundang KPK untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya cara pencegahan korupsi, yang terkait dengan pengelolaa dana keuangan negara di instansi pekerjaan umum ini,” terang Djuli kepada pers, disela-sela sosialisasi pencegahan korupsi dari KPK RI kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Kamis (14/9) kemarin.

Djuli berharap seusai mengikuti kegiatan ini, para staf maupun pejabat eselon III dan IV lebih paham tentang upaya pencegahan korupsi, baik dari diri sendiri termasuk dengan rekanan atau pihak ketiga.

“Sebab korupsi tak hanya terpaku pada anggaran, tetapi waktu yang diberikan kepada pihak ketiga, lalu kualitas pekerjaan. Yang pasti, dengan waktu yang sangat mepet, dinas pekerjaa umum selalu dituntut memberikan produk konstruksi yang berkualitas tinggi, sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam kontrak”.

“Makanya, kita anggap wejangan dari KPK ini sangat perlu, sehingga kita bisa mendapat pelajaran yang benar tentang penggunaan uang negara,” akunya.

Ditanya apakah kegiatan sosialisasi itu dilatarbelakangi kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani KPK dan menyeret sejumlah staf dinas pekerjaan umum, Djuli menampiknya.

Ia memanstikan kegiatan ini lebih pada keinginan untuk menyelamatkan uang negara serta mengajarkan seluruh staf agar tak salah mengelola anggaran, sebab berpotensi diperhadapkan dengan aparat penegak hukum.