Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua memastikan realisasi fisik untuk pekerjaan lanjutan pembangunan Ring Road (jalan lingkar) 2017, sudah mencapai 30 persen.

Ia optimis pekerjaan senilai Rp 87 miliar ini akan rampung hingga Desember mendatang, sebab pihak ketiga telah diperintahkan untuk bekerja non stop 24 jam, guna mengejar target penyelesaian hingga akhir tahun ini.

“Untuk Ring Road ini saya pastikan siang hingga malam dikerjakan dengan memberlakukan sift. Pekerjaan itu juga selalu diawasi oleh konsultan maupun Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) yang selalu hadir memantau di lokasi,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua Djuli Mambaya di Jayapura, Sabtu akhir pekan kemarin.

Pihaknya pun sudah meminta pihak ketiga untuk mengambil uang muka dalam proses pengerjaan itu. Sebab dirinya ingin agar daya serap di instansinya, berjalan sebagaimana mestinya sesuai arahan Gubernur Papua.  

“Memang biasanya kontraktor tidak ambil uang muka. Kali ini saya katakan wajib sebab kita juga selain kejar pekerjaan fisik, masalah serapan anggaran turut jadi perhatian kita. Makanya untuk kedepan semua pihak ketiga kita imbau wajib ambil uang muka sebelum pekerjaan dilaksanakan,” ucapnya.

Djuli menambahkan, setelah pekerjaan tahun ini rampung, pembangunan Ring Road tinggal menyisahkan 300 meter. Dipastikan pengerjaan sisa 300 meter ini bakal dirampungkan pada 2018 mendatang melalui APBD Induk Pronvinsi Papua.

“Sebab Kementerian Pekerjaan Umum sudah tidak lagi membiayai pekerjaan pembangunan Ring Road sejak 2016 lalu. Memang kita kecewa namun tanggung jawab itu kami ambil alih dan bisa kami pastikan 2018, proyek Ring Road ini akan rampung,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan kekecewaan atas pembatalan anggaran pembangunan jalan Ring Road senilai Rp60 miliar oleh kementerian terkait di Jakarta.

Meski demikian, Dinas Pekerjaan Umum Papua pada tahun ini sudah menganggarkan Rp87 miliar, namun diperkirakan pelaksanaan pekerjaannya baru akan rampung di 2018 mendatang.

“Soal alasan ditarik, mungkin bisa ditanyakan kepada kementerian. Yang pasti untuk pembangunan infrastruktur pada 2017 ada beberapa yang tidak tuntas, khusus untuk yang kami sharing dengan dana pusat. Harapannya diselesaikan pada 2018 mendatang,” pungkas Djuli.