Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Papua mengajak pers ikut mengawasi seluruh proyek yang dikerjakan oleh
kontraktor (pihak ketiga), pada setiap kegiatan fisik maupun perencanaan yang
dikelola instansi tersebut.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Djuli Mambaya di Jayapura, Sabtu akhir
pekan kemarin.
Ia pun mempersilahkan setiap jurnalis yang ada
di seluruh Papua, untuk mendatangi serta meninjau seluruh tempat yang menjadi
lokasi pengerjaan oleh pihak kontraktor.
“Jangan ragu untuk melihat atau meninjau ke
setiap proyek-proyek. Silahkan saja tidak ada larangan dan ini demi
transparansi pembangunan. Karena saya sebenarnya sangat berharap teman-teman
pers ikut kontrol setiap proyek-proyek yang dikerjakan”.
“Sebab dengan begitu, kerja kami juga di dinas
menjadi lebih ringan. Dan pada akhirnya para kontraktor ini akan kerja dengan
benar, sebab ada semua unsur yang mengawasi,” jelasnya.
Ia pun meminta para jurnalis untuk tak ragu
melaporkan kepada dirinya, bila menemukan hal yang janggal saat mengunjungi
satu lokasi proyek.
“Kalau ada laporan saya akan langsung
menindaklanjuti. Sebab kita tidak main-main dengan uang rakyat yang
didedikasikan untuk membangun fasilitas umum maupun lainnya. Hanya memang untuk
saat ini dari pengamatan kami semua masih on the track (pada jalur yang
sebenarnya),” kata dia.
Sebelumnya Djuli mengaku, untuk memaksimalkan
pengawasan terhadap seluruh pekerjaan infrastruktur, pihaknya telah menunjuk 13
staf ahli yang memiliki kualifikasi di bidang sipil dan arsitek.
Meski berada di luar sistem pemerintahan, para
staf ahli tersebut kompeten untuk
mengawasi seluruh pekerjaan yang didanai oleh instansi pekerjaan umum
itu.
Oleh karenanya, ia meminta pihak ketiga untuk
bekerja secara profesional dan tak melulu mencari untung. Sebab apa yang
dikerjakan tersebut wajib pertanggunggjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat
di dunia serta pada Tuhan di akhirat.
“Hati-hati dan mesti betul-betul dalam bekerja di
lapangan. Sebab kalau tidak saya kurangi anggaran dan black list pihak kektiga
maupun konsultan pengawasnya,” tegas dia mengingatkan.