Pemerintah Provinsi Papua berharap keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pelaksanaan Pilkada, wajib netral, independen dan tak memihak kepada salah satu pasangan calon.

“Panwaslu harus kedepankan kejujuran dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Sehingga dengan begitu, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sesuai harapan,” kata terang Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa,dalam bimbingan teknis dan pelantikan Anggota Panwaslu se kabupaten/kota, di Jayapura, Selasa (3/10) kemarin.

Pihaknya juga berharap Panwaslu kabupaten tidak mengulang kesalahan pada pilkada lalu. Sehingga  diharapkan melalui pelaksanaan bimbinga teknis tersebut, Panwaslu dapat melakukan pengawasan Pilkada sesuai tupoksi.

“Sebab tugas utama dari Panwaslu adalah mengawal proses pilkada dengan baik serta memperhatikan azas demokrasi. Tetapi juga yang terpenting mempertimbangkan kondisi daerah secara holistik,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, sebanyak 29 kabupaten/kota Panwaslu dilantik untuk menjalankan tugas pengawasan Pilkada di Bumi Cenderawasih. Panwaslu diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik serta mengepankan kepentingan umum dibanding pribadi.

Menurut Ketua Bawaslu Papua, Peggy Wattimena masih ada 3 orang Panwaslu yang belum dilantik yakni 1 anggota Panwaslu Nabire dan 2 anggota Panwaslu Yahukimo. Meski demikian, pelantikan susulan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Pada kesempatan itu, Peggy berpesan agar Panwaslu di tujuh kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak jilid III, diharapkan mempersiapkan diri dengan baik serta mendorong penandatanganan NPHD secepatnya dengan pemerintah daerah setempat.

“Sebab tahapan Pilkada jilid tiga ini akan segera dibuka. Untuk itu, saya harap Panwaslu tujuh kabupaten ini bisa kembali ke tempat tugas dan mendorong penandatanganan NPHD. Dengan begitu, diharapkan pelaksanaan Pilkada nantinya bisa berjalan sesuai harapan masyarakat,” tutupnya.