Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengklaim telah memerintahkan staf untuk menolak tamu pengusaha yang ingin meminta proyek kepada dirinya.

Ia pun berpesan kepada staf, agar menyarankan para pengusaha tersebut mengikuti proses tender secara elektronik melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang kini telah berubah menjadi Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua.

“Saya sudah perintahkan staf jangan pernah menerima satupun tamu yang meminta proyek. Semua harus lewat prosedur,” terang Sekda pada sosialisasi pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di Papua, Jumat (6/10) kemarin.

Menurut dia, pimpinan daerah di Papua saat ini sangat berkomitmen untuk menertibkan berbagai aspek didalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengadaan barang dan jasa. Upaya ini nyatanya banyak membuat sejumlah pihak merasa terusik.

Meski begitu, lanjut dia, hal itu tak menghambat upaya Pemerintah Provinsi untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan serta menyelamatkan uang negara dari tindak pidana korupsi.

“Makanya, keberadaan Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Papua sangat memberi peranan penting untuk menyelamatkan uang negara.”

“Dimana dahulu sebelum ada Peraturan Gubernur mengenai keberadaan Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, banyak hal-hal yang tidak kita ketahui mengenai masalah tender proyek. Tapi kini dengan keberadaan Biro Layanan Pengadaan, justru ada penghematan-penghematan yang dilakukan. Dan ini sangat luar biasa sebagaimana semangat dan komitmen dari bapak Gubernur," ujarnya.

Dia menambahkan, di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, seluruh jajaran pemerintahan telah berkomitmen untuk membenahi pengelolaan di berbagai aspek dengan melibatkan KPK.

“Bahkan saat ini, grafik penanganan korupsi di Papua sangat positif. Artinya ada ketaatan dan tanggung jawab seluruh pimpinan SKPD untuk supaya bisa memaksimalkan pencegahan korupsi diatas tanah ini,” jelasnya.

Sekda pada kesempatan itu mengakui ada keterlambatan penyerapan anggaran akibat implementasi PP 18 2016 tentang perangkat daerah. Sehingga terjadi perubahan nomenklatur maupun pejabat struktural dari setiap strata Eselon II, III dan IV.

"Meski demikian, kita berkomitmen agar pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal,” tuntasnya.