Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyayangkan pernyataan Ketua DPR Yunus Wonda, yang seolah-olah menilai lembaga penyeleggara Pilgub 2018 tersebut, bekerja dengan berorientasi pada uang.

Ketua KPU Papua Adam Arisoi dalam keterangannya kepada pers, Selasa (10/10) kemarin, di Jayapura,  meminta Yunus Wonda untuk segera mengklarifikasi pernyataannya itu.

“Beliau (Yunus Wonda,red) harus sadar apalagi beliau anak gunung yang pastinya memahami (tingkat kemahalan dan akses transportasi lebih banyak menggunakan jalur udara). Sebab yang pasti Pilkada Gubernur 2018 berbeda dengan 2014. Dimana saat ini ada terjadi banyak sekali pemekaran kampung maupun distrik,” terang dia.

Adam mengatakan, KPU tak bersikap arogan dengan bertahan pada argumen pelaksanaan Pilgub 20118, jatuh di angka Rp1,031 triliun. Sebab meski sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp850 miliar dengan Pemprov Papua, KPU berkenan kembali mengajukan anggaran tambahan bila teradapat kekurangan.

Hal demikian semata-mata agar pelaksanaan Pilgub Papua bisa berjalan dengan baik serta sesuai masyarakat.

 “Kita harap Ketua DPR Papua bisa pahami itu. Bahwa kami laksanakan tahapan, suka atau tidak pemerintah harus siapkan uang. Ini tahapan nasional. Bagaimana KPU mau jalan kalau tidak ada uang? Sekali lagi kami minta jangan dipandang bahwa KPU itu bekerja sema-mata atau berorientasi kepada uang. Itu yang kami minta segera Ketua DPR Papua hilangkan,” keluhnya.

Ia pun melanjutkan untuk tahun ini, KPU Papua hanya dijatahi Rp100 miliar untuk melaksanakan tahapan dalam tiga bulan berjalan ini. Anggaran sebesar itu pun dinilai kecil sebab untuk pelaksanaan tahapan di Kabupaten Yahukimo saja, diperkirakan menghabiskan Rp18 miliar.

“Itu belum kabupaten yang lain. Ini belum untuk pembentukan badan ad hoc (PPD dan PPS) untuk memverifikasi calon perseorangan. Dana ini, kami nilai tidak cukup namun tetap kita melakukan pengurangan di pos yang lain supaya biaya itu cukup,” ketus dia.

Dia menambahkan, sampai dengan saat ini KPU Papua belum melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula karena keterbatasan anggaran. Untuk melakukan siaran pers menyampaikan tahapan secara terbuka di media massa saja sampai saat ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan hal yang sama.

“Karena itu, saya harap persoalan di KPU jangan di komentari tapi didukung. Beliau (Yunus Wonda,red) harus paham bahwa Papua ini luas,” sebutnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Papua Yunus Wonda minta KPU Papua agar menerima anggaran yang disediakan Pemprov untuk pelaksanaan Pilgub 2018 senilai Rp850 miliar. KPU diminta tak bertahan nilai yang diusulkan Rp1,031 triliun sebab dikuatirkan menjadi preseden buruk bagi instansi itu, bahwa mereka bekerja dengan orientasi uang.