Kamar Adat Pengusaha Papua kembali mendorong pemerintah provinsi untuk merampungkan pengkajian draft Peraturan Gubernur(Pergub) Kebangkitan Ekonomi Rakyat, paling lambat pada pekan depan.

Hal ini disampaikan Ketua Umum KAPP Pusat Merry C. Yoweni di Jayapura, Kamis (26/10), dalam keterangan resmi kepada pers.

Lanjut dia, bila pada pekan depan berjalan pembahasan rampung, maka draft itu akan masuk dalam penetapan di Biro Hukum. Selanjutnya, draft Pergub ini bakal kembali dibahas bersama Asisten Bidang Perekonomian Provinsi Papua, Elia Loupatty.

“Sehingga diharapkan paling lambat akhir tahun ini, draft Perda itu sudah bisa disahkan dan mulai berlaku,” terang dia.

Dikatakan, saat ini Kamar Adat Pengusaha Papua terus melakukan pengawalan terhadap proses pembahasan dan pengkajian draft pergub ekonomi kerakyatan itu.

Dimana sejak satuan tugas (satgas) pengawalan pergub ekonomi kerakyatan dibentuk, pihaknya pada 17 Oktober 2017, setiap hari memantau sejauh mana pengkajian yang dilakukan terhadap aturan perundang-undangan itu.

Bahkan, di hari pertama bertugas, satgas mengambil rute menanyakan ke Kesbangpol Provinsi Papua untuk mengecek surat tanda terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM serta surat penting lainnya.

Kemudian, di hari kedua, satgas pengawalan pergub, mengawal draft dengan rute Biro Hukum Provinsi Papua.

“Nanti pada hari keempat, satgas pengawalan akan menuju ke Bappeda Provinsi Papua untuk menanyakan sampai dimana proses draft Pergub itu. , setelah disetujui oleh kedua instansi tersebut akan dikirim kembali ke Biro Hukum," ujarnya.

Pada hari kelima, rute selanjutnya Satgas ini akan mengunjungi Biro Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua.

Sementara di hari keenam, satgas pengawalan pergub kembali ke Bappeda dan Biro Hukum, namun karena ada kesibukan akhirnya pihak KAPP akan memulai kembali pengawalan pada Jumat (hari ini (red),” pungkasnya.