Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari berpesan kepada seluruh lembaga penyelenggara Pilkada yang akan menyelenggarakan Pilgub dan Pilbup 2018, untuk tak menjadi faktor penyebab konflik di wilayahnya.

Hal ini disampaikan Hasyim saat melakukan kunjungan kerja di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Penegasan Hasyim bukan tanpa alasan, dimana hampir sebagian besar Pilkada di Papua kerap mendapati gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), berikut Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang bahkan terjadi sampai tiga kali.

“Namanya Pilkada itu konflik dan bukan saja sebuah potensi. Pilkada ini memang konflik menuju kekuasaan dan Pemilu sarana menuju kekuasaan yang diangap sah dan terlegitimasi itu”.

“Karenanya untuk menuju kekuasaan satu-satunya cara adalah melalui Pemilu. Posisi KPU disini mengelola konflik didalam Pemilu supaya hasilnya sesuai harapan”.

“Coba kita bayangkan KPU yang bertugas mengelola konflik, tetapi justru sebagai bagian yang menciptakan konflik, ini tentu akan berakibat negatif dalam proses Pilkada,” terangnya.

Ia pun mengingatkan kepada seluruh Anggota KPU di Bumi Cenderawasih, untuk memiliki integritas yang kuat dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa kategori integritas dicontohkan Hasyim, yakni bertindak secara mandiri, independen, tidak terpengaruh pada tekanan politik, tidak menerima suap serta bekerja semata-mata berdasarkan UU atau atura main pemilu maupun kode etik.

“Kalau karakter KPU di Papua berintegritas seperti ini, saya yakin pelaksanaan Pilkada kedepan akan jauh lebih bai,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia mengimbau seluruh lembaga penyelenggara Pilkada di Papua agar berpikir dan bertindak lebih antisipatif. Dalam artian melakukan perencanaan strategis terhadap seluruh kegiatan, proses maupun tahapan Pilkada yang bakal dijalankan.

“Maksudnya, disini bahwa Papua ini kan memiliki letak geografis yang sulit, makanya perencanaan stratsgs menjadi sasuatu yang penting. Dengan demikian KPU harus berpikir dan bertindak antisipatif. Paling tidak, sudah harus tahu situasi apa yang bakal terjadi di depan”.

“Bukan bersifat reaktif, yang jika ada masalah muncul lalu diselesaikan sesaat. Saya harap model seperti ini ditinggalkan sehingga KPU semakin maju dalam mengelola tahapan Pilkada diatas tanah ini,” harap dia.