Imbas dari pengalihan SMA dan SMK dari kabupaten kota, pemerintah provinsi pada tahun ini dibebankan anggaran senilai Rp 896 miliar, untuk membayar gaji guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Papua.

Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Kamis (9/11) kemarin.

“Pasca pengalihan SMA dan SMK kita di provinsi langsung lakukan pendataan jumlah guru dan ASN yang juga ikut diserahkan kepada kami”.

“Dari hitungan sementara gaji ASN saja yang harus kami bayar senilai Rp 896 miliar lebih. Ini tentu menimbulkan masalah baru bagi pemerintah provinsi yang juga tengah sibuk-sibuknya membangun infrastruktur PON serta persiapan Pilgub 2018,” terang dia.

Selain gaji, lanjut dia, pemerintah provinsi belum menghitung biaya operasional dan pemeliharaan sarana maupun prasarana gedung yang diserahkan. “Sebab secara otomatis, tentu akan ada penambahan biaya. Dan jujur hal ini tidak gampang,” jelas dia.

Tak hanya itu, selain menghadapi alotnya penanganan gaji dari para guru, pemerintah provinsi masih dihadapkan dengan pembayaran gaji para tenaga pendidikan non ASN. 

Dimana pada masa pemerintahan bupati dan walikota, mereka mengangkat tenaga honorer, sehingga beban itu kini menjadi tanggung jawab peemrintah provinsi.  

“Bayangkan yang harus dibayar mulai dari Rp 2,5 juta,  Rp 3 juta bahkan ada tenaga honorer yang dibayar Rp 5 juta. Mau tak mau mesti disiapkan, sehingga saya katakan hal ini tidak”.

“Kendati begitu, kita wajib mematuhi UU sehingga pengalihan ini mesti dijalankan secara utuh oleh pemerintah provinsi,” ucapnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda mengakui dengan diserahkannya pengelolaan SMA dan SMK kepada pemerintah provinsi, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semula berjumlah 7000-an, kini membengkak menjadi 13 ribu.

Hal demikian dikarenakan, sebanyak 5.886 guru SMA dan SMK kabupaten dan kota, kini menjadi beban pemerintah provinsi.

“Dengan peralihan pengelolaan SMA dan SMK ini, kami di provinsi ketambahan 5.886 guru SMK/SMK yang kini resmi jadi pegawai provinsi”.

“Sehingga untuk semua pembayaran gajinya tak lagi menjadi beban kabupaten atau kota. Kini kami di provinsi yang harus menanggung seluruhnya,” terang dia.