Badan Akreditasi Nasional menargetkan bakal menerbitkan sekitar 30 ribu sertifikat akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh Indonesia.

Meski belum menentukan alokasi untuk Provinsi Papua,     Anggota Komisi Sistem Informasi dan Manajemen Akreditasi BAN, Nurlaila Mei Tientje berharap dapat menerbitkan lebih dari 150 sertifikat PAUD di bumi cenderawasih.

“Karena memang untuk tahun ini kuota untuk Papua sebanyak 150 dari 10 ribu untuk seluruh Indonesia,” terang dia di Jayapura, Jumat kemarin.

Nurlaila menyayangkan dari 150 lembaga PAUD yang terseleksi untuk mengajukan penerbitan sertifikat akreditasi, lima diantaranya dianggap belum memenuhi syarat. “Sehingga baru sejumlah 145 lembaga PAUD yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat”.

“Makanya, kita harap bagi lembaga PAUD yang mengajukan penerbitan sertifikat akreditasi pada tahun depan wajib memenuhi kriteria standar yang ditetapkan. Sebab bila tidak maka belum ada diakreditasi,” sebut dia.

Lanjut dia, pemberian akreditasi sangat penting dan merupakan tanggung jawab mutlak dari BAN. Dilain pihak, pengakreditasian PAUD maupun pendidikan non formal lainnya, wajib menenuhi syarat dan tak boleh ada yang abal-abal.

Sementara untuk diakui dan terakreditasi, lembaga PAUD wajib memenuhi delapan standar akreditasi yang standarisasinya sama di seluruh Indonesia.

“Misalnya, standar tingkat pencapaian perkembangan untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sehingga ada standar bagi anak jika mereka lulus mau jadi apa? Kemudian di PAUD wajib ada pencapaian perkembangan”.

“Selanjutnya, isi dari metode pembelajaran seperti kurikulum, sarana maupun prasarana, kemudian standar pendidik dan pembiayaan, semuanya ini harus sesuai standar yang berlaku nasional. Beberapa standar ini kalau belum dipenuhi maka belum dapat diakreditasi,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, dia berharap pemerintah daerah mampu mendorong agar seluruh PAUD di Papua mampu memenuhi standar pelayanan sebagaimana yang dipersyaratkan secara nasional.