Pemerintah Provinsi Papua membantah kabar penyanderaan warga pada dua kampung, di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sejak sepekan lalu.

Menurut Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa, yang terjadi disana adalah akses jalan menuju tembagapura kini telah diklaim dan dijaga oleh KKB. Kelompok ini pun ditengarai hanya melarang aktivitas keluar masuk masyarakat di dua kampung di Distrik Tembagapura.

“Penyanderaan itu tidak ada. Hanya alur atau akses jalan keluar masuk masyarakat ini hanya satu saja. Sementara akses jalan ini yang diklaim dan dijaga oleh KKB,” terang dia di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (13/11) kemarin.

Dia menyarankan yang perlu dilakukan saat ini adalah mengumpulkan para tokoh agama, adat, dan masyarakat yang berpengaruh di Distrik Tembagapura, lalu membangun komunikasi dan negoisasi dengan pihak KKB.

Pembentukan tim yang terdiri dari tokoh agama, adat dan masyarakat ini sebenarnya sudah disepakati dengan perwakilan Polri, saat rapat bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

“Sebab kalau saya nilai KKB ini sepertinya sudah menguasai medan. Sehingga sekarang yang menjadi pertanyaan apakah pihak keamanan bisa terobos penjagaan KKB untuk membuka akses jalan atau tidak? Makanya bila pihak keamanan tidak bisa masuk, maka kedepankan lah tokoh agama ikut untuk mendamaikan situasi itu,” imbaunya.

Disinggung mengenai pemberian pasokan makanan kepada masyarakat di dua distrik yang terhambat karena akses yang ditutup oleh KKB, Asisten Doren mengimbau kelompok tersebut agar memberi ikesempatan kepada masyarakat untuk keluar mengambil bama.

“Namun sebenarnya kalau KKB berjuang dengan ideologi, mestinya mereka harus lepaskan masyarakat untuk jalan mengambil makanan. Tapi kalau dia tidak lepaskan, berarti mereka berjuang ada maksud lain,” tandasnya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol. Boy Rafli Amar menyampaikan kabar penyanderaan ribuan warga pada dua kampung di Distrik Tembagapura. KKB pun ditengarai 30 senjata api hasil rampasan dari TNI/Polri.

Kabar penyanderaan ini pun sempat dibantah oleh Kapolres Mimika, AKBP Victor Dean Mackbon yang menyebut warga kampung Kimbely dan Banti, hanya dibatasi ruang geraknya. Dua kampug ini pun disebut sebagai basis dari KKB.