Pemerintah Pusat menilai pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus)  di bumi cenderawasih belum sesuai peruntukan dan belum tepat sasaran kepada kepada masyarakat. Tolak ukurnya adalah masih banyak daerah tertinggal yang ada di Papua.

Hal demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu,  Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Johozua Yoltumu, saat diwawancara pers, Selasa (14/11).

Dia juga menyoroti pemekaran yang diisyaratkan oleh UU, namun pada kenyataannya tidak akan berpengaruh banyak pada penanganan daerah tertinggal, meski ada tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 31 2015, tentang daerah pemekaran sekalipun.

Walau demikian, dia percaya jika mendapat penanganan yang tepat maka maka daerah tertinggal itu dapat menjadi makin berkembang.

“Namun yang terpenting saat ini kita menyarankan pemerintah provinsi melakukan intervensi bagi kementrian dan lembaga yang punya afiliasi (bentuk kerjasama,red) ke Papua. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli, daya saing maupun kompetisi yang kemudian menjadikannya sebagai daerah berkembang,” tutur dia.

Ia menilai itu evaluasi terhadap penggunaan terhadap Otsus menjadi hal yang krusial untuk dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Sebab pada indeks peningkatan status daerah tertinggal menjadi Daerah tidak Tertinggal, Provinsi Papua dinilai masih rentan. Apalagi sampai saat ini indikator mengenai kapasitas fiskal, aksebilitas,  sumber daya manusia dan lain-lain masih menjadi persoalan.

“Makanya, belum ada jaminan untuk periode ini sejumlah Kabupaten di Papua akan tertuntaskan menjadi daeah tidak tertinggal”.

“Bahkan sebenarnya dengan digulirkannya dana desa, pemerintah kabupaten diharapkan mampu mendorong pembangunan di kampung-kampung dengan memberikan partisipasi kepada masyarakat pada kegiatan kegiatan padat karya,” ucap dia.